KUTAI KARTANEGARA – Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Bendungan Marangkayu di Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara rupanya masih menyisakan utang kepada warga. Pasalnya, warga yang lahannya terdampak pembangunan, mengaku belum mendapatkan kepastian terkait ganti rugi atas lahan yang mereka miliki.
Proyek yang dikerjakan selama 18 tahun tersebut sudah dinyatakan tuntas oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada akhir Juli 2025 lalu. Namun, untuk ganti rugi kepada warga masih belum ada titik terang.
Perwakilan masyarakat, Nina mengatakan warga sudah geram dan berencana akan menjebol beberapa bagian bendungan.
“Kita selama beberapa hari ini sudah menyiapkan alat. Proses konsolidasi juga terus dilakukan. Kemungkinan (kegiatan menjebol) akan dilakukan Sabtu atau Minggu ini,” terangnya, Senin (25/8/2025).
Nina mengungkapkan gerakan ini sudah diketahui aparat pemerintahan setempat, yakni pada kegiatan mediasi terakhir di Kantor Gubernur Kaltim. Dalam forum tersebut pihak warga sudah mengumumkan secara terbuka bahwa niatan pembongkaran bendungan adalah langkah akhir yang bisa ditempuh warga.
Sebelum berencana merobohkan bangunan bendungan yang telah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah tersebut, warga Marangkayu telah lebih dulu melakukan aksi nyata dengan membelah jalan di kawasan bendungan. Aksi tersebut dilakukan secara gotong royong menggunakan peralatan seadanya.
Tujuannya agar tidak ada lagi aktivitas di sekitar wilayah bendungan. Hal ini dilakukan warga karena warga merasa kesal akibat tidak bisa melakukan aktivitas apa pun di lahan mereka sebagai dampak dari pembangunan bendungan.
