Abrasi di Pulau Maratua Makin Mengkhawatirkan, DPRD Berau Minta Solusi Berkelanjutan

diterbitkan: Selasa, 25 November 2025 01:00 WITA
Keindahan pantai Pulau Maratua berhadapan dengan potensi abrasi yang mengintai (IST)

BERAU – Abrasi di Pulau Maratua semakin mengkhawatirkan. Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris mengingatkan Pemkab Berau untuk mulai memberkan perhatian terhadap kondisi tersebut. Mengingat, Pulau Maratua merupakan salah satu destinasi unggulan dama iklim pariwisata di Bumi Batiwakkal.

Dia mendorong Pemkab Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau untuk mulai melakukan kajian teknis yang komprehensif untuk menemukan solusi jangka panjang dan berkelanjutan atas persoalan tersebut.

Baca juga  Kelola Fee Kayu, Sakirman Ingatkan Kepala Kampung Soal Potensi Jeratan Hukum

“Secara kapasitas, Dinas PUPR punya kapasitas dan kemampuan teknis untuk melakukan kajian tersebut. Jadi tingkat bahayanya bisa diketahui, dan solusi sekaligus langkah mitigasinua seperti apa juga harus dipahami,” jelas Gideon.

Gideon menjelaskan lagi, bahwa penanganan abrasi bukanlah pekerjaan instan. Program ini membutuhkan perencanaan matang dari jangka pendek hingga jangka panjang.

Baca juga  Dukung WBP Dapatkan Hak Pendidikan, DPRD Berau Dorong Pelaksanaan Kelas Paket

“Memang pasti tidak bisa selesai dalam sekejap kalau mau ditangani. Karena ada faktor alam di dalamnya. Tapi, setidaknya mitigasi agar abrasinya tidak semakin parah, harus dilakukan dari sekarang,” tegasnya.

Abrasi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaku UMKM dan sektor pariwisata di Maratua menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Baca juga  Warga Talisayan Keluhkan Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan ke Subroto

“UMKM dan pariwisata ini sangat penting. Dengan kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat membutuhkan inovasi untuk bertahan. UMKM dan wisata inilah yang harus kita dorong untuk meningkatkan PAD kita,” tambahnya.

Mengenai tindak lanjut DPRD, dirinya menyatakan pihaknya siap menanggapi pengajuan dari pemerintah kecamatan maupun masyarakat melalui mekanisme penganggaran dan fungsi pengawasan. (adv)

Bagikan:
Berita Terkait