SAMARINDA – Dalam upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran, Pemkot Samarinda pun melakukan pemangkasan belanja pada sektor-sektor yang dianggap kurang prioritas.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menerangkan efisiensi dilakukan dengan memangkas berbagai pos pengeluaran. Misalnya, perjalanan dinas yang dikurangi hingga 50 persen, lalu pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), serta kegiatan seremonial. Kebijakan ini akan diterapkan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk di lingkungan Balai Kota.
Bahkan disebut-sebut, efisiensi yang sudah berhasil dilakukan Pemkot Samarinda mencapai Rp75 miliar. “Tapi angka ini masih angka sementara,” jelasnya.
Orang nomor satu di Samarinda itu menjelaskan anggaran yang berhasil diefisiensi itu akan dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti perbaikan sekolah dan puskesmas, pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan BPJS, penyediaan air bersih, pembangunan infrastruktur jalan, serta pengelolaan sampah.
Andi Harun juga menekankan bahwa efisiensi anggaran bertujuan memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan seefektif mungkin untuk kepentingan masyarakat.
“Fokus utama kami adalah meningkatkan pelayanan publik, memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta menjaga stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pemkot Samarinda akan terus melakukan pemetaan terkait hasil efisiensi anggaran ini agar setiap alokasi dana benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kebijakan ini, diharapkan pembangunan di Kota Samarinda semakin efektif dan berdampak luas bagi warganya.
