NUSANTARA TERKINI – Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur mulai kehilangan sejumlah anggotanya di tengah sorotan publik yang menguat.
Ketua TAGUPP Kaltim Irianto Lambrie mengizinkan adanya gelombang pengunduran diri tersebut. Fenomena ini terjadi saat efektivitas hingga besarnya anggaran tim bentukan Gubernur Rudy Mas’ud tersebut menjadi perhatian masyarakat.
Belum genap satu tahun terbentuk, sedikitnya delapan hingga sepuluh anggota dilaporkan sudah tidak aktif maupun memilih membatalkan diri dari struktur.
Alasan Pengunduran Diri
Irianto menjelaskan bahwa sebagian anggota memilih mundur karena kesibukan pekerjaan di luar daerah yang tidak bisa ditinggalkan.
Selain itu, ada pula anggota yang merasa tidak mampu mengikuti ritme kerja TAGUPP yang dinilai cukup padat dalam memberikan pertimbangan pembangunan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini tengah menyiapkan surat pembaruan keputusan (SK) TAGUPP untuk menghapus nama-nama yang sudah tidak aktif.
Beberapa nama yang dipastikan keluar termasuk dari bidang informasi dan komunikasi, salah satunya mantan anggota DPR RI Supriansa.
“Beberapa anggota memang sudah mundur, termasuk dari bidang Informasi dan Komunikasi,” ujar Irianto.
Klarifikasi Struktur dan Anggaran
Mantan Gubernur Kaltara ini juga meluruskan polemik mengenai jumlah anggota yang sebelumnya disebut mencapai 47 orang.
Ia menegaskan bahwa angka tersebut tidak seluruhnya merupakan tim ahli, melainkan sudah termasuk unsur administrasi dan tenaga pendukung.
Irianto menyatakan sangat berhati-hati dalam menjaga tata kelola administrasi pemerintahan agar tidak keluar dari koridor hukum yang ada.
Saat ini TAGUPP memiliki delapan penasihat dan sejumlah bidang kerja yang fokus membantu gubernur, terutama di sektor komunikasi publik dan hukum.
“Kalau hanya menghitung tim ahli, jumlahnya tidak sampai 47 orang,” katanya.
Evaluasi Unsur Keluarga
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud turut merespons sorotan publik dengan mengevaluasi keterlibatan keluarga dalam posisi strategis pemerintahan.
Langkah ini diambil untuk memperkuat prinsip meritokrasi dan menghindari konflik kepentingan dalam tata kelola daerah.
Salah satu posisi yang dievaluasi adalah jabatan wakil ketua yang sebelumnya diisi oleh adik kandung gubernur, Hijrah Mas’ud.
Rudy menegaskan akan memastikan setiap kebijakan pembangunan bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan kepada publik.
“Kami akan memastikan setiap kebijakan bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka,” pungkasnya.(*/Red/NT)
