TARAKAN – Sektor Pertanian dan perikanan merupakan salah satu backbone atau tulang punggung perekonomian Kalimantan Utara (Kaltara).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki peranan penting, yang mana sektor tersebut menempati peringkat kedua setelah pertambangan dalam sumbangsihnya terhadap perekonomian Kaltara sebesar 14,78 persen.
Dalam mendukung sektor tersebut, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mendukung Pembiayaan Petani dan Nelayan Kaltara di Tarakan pada Kamis (6/3/2025).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara, Hasiando G. Manik menyampaikan, BI memfasilitasi kegiatan FGD ini sebagai upaya mendorong peningkatan ekonomi Kaltara, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan melalui pembiayaan KUR.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meminimalisir asimetri informasi terkait proses pengajuan KUR agar tidak terjadi ketidaksepahaman antara petani dan nelayan dengan perbankan sebagai penyedia KUR.
“Sumber pembiayaan yang ada di perbankan merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Oleh karena itu, kredit tersebut harus dikembalikan atau dicicil,” ujar Hasiando.
Cicilan ini dengan bunga yang relatif rendah, karena bunga KUR mendapatkan subsidi pemerintah.
Deputi Kemenko Bidang Perekonomian, Ferry Irawan dalam paparannya mengungkapkan, hingga akhir Februari 2025, total penyaluran KUR di wilayah Kaltara telah mencapai Rp 122,8 miliar kepada 1.644 debitur.
Pada saat ini, Kabupaten Nunukan menjadi daerah dengan realisasi KUR terbesar, yaitu Rp 49,2 miliar.
“Berdasarkan sektor ekonomi, sektor perdagangan menjadi penerima KUR terbesar dengan total Rp 50,8 miliar, disusul sektor pertanian Rp 30,8 miliar dan sektor perikanan Rp 14,5 miliar,” sebut Ferry.
Ferry menegaskan, pemerintah terus mendukung peningkatan produktivitas pertanian melalui skema Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan), yang ditujukan untuk modernisasi dan mekanisasi pertanian guna meningkatkan hasil produksi.
“Pengajuan KUR juga dapat dilengkapi dengan asuransi kredit, yang dapat dimanfaatkan petani dan nelayan untuk mengurangi risiko gagal panen dan kerusakan kapal,”katanya.
Salah satu skema perlindungan yang ditawarkan adalah asuransi kredit dari Askrindo, dengan premi Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu per tahun. Asuransi ini mampu mengcover kerugian Rp 20 juta hingga Rp 60 juta dalam kasus kegagalan panen atau kerusakan kapal.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Robenson Tadem menyampaikan, FGD Optimalisasi KUR bersama petani dan nelayan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan nelayan, serta peningkatan kapasitas produksi melalui pembiayaan program KUR. (**)
