NUSANTARA TERKINI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil langkah progresif dengan menggandeng sektor swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang mengumpulkan 41 pimpinan perusahaan di Jakarta untuk berkomitmen menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna memperbaiki ruas jalan yang rusak di Bumi Benuanta.
Dalam pertemuan yang dibalut silaturahmi dan deklarasi bersama di Lumire Hotel, Jakarta, Senin (20/4/2026), Gubernur Zainal menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di Kaltara tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan semata.
Kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor infrastruktur layanan dasar, kini menjadi keharusan.
“Pemerintah dan dunia usaha punya tujuan yang sama, yaitu membangun Kalimantan Utara yang lebih maju dan berkembang. Saya mengajak pimpinan perusahaan untuk berkomitmen dan berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing,” tegas Zainal di hadapan para petinggi sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Fokus Perbaikan Jalur Vital
Gubernur memaparkan sejumlah titik prioritas yang memerlukan intervensi cepat karena kondisinya yang memprihatinkan.
Di antaranya adalah ruas jalan Tanjung Selor–Tanah Kuning yang menjadi jalur ekonomi penting, serta jalur Gunung Seriang menuju Kecamatan Peso yang merupakan akses utama masyarakat di wilayah hulu Sungai Kayan.
Selain perbaikan jalan, perwakilan kepala daerah dari Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung yang turut hadir juga menyampaikan aspirasi serupa mengenai kebutuhan infrastruktur di wilayah masing-masing.
Penanganan jalan ini dinilai sangat mendesak karena berdampak langsung pada distribusi hasil bumi dan harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Sejumlah kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya perbaikan jalan, perlu segera ditangani karena berdampak luas,” tambahnya.
Pembentukan Forum CSR Provinsi
Sebagai langkah konkret untuk memastikan komitmen ini berjalan terarah, Pemprov Kaltara berencana membentuk Forum CSR tingkat provinsi.
Forum ini nantinya akan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah dan perusahaan agar penyaluran bantuan lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran.
Selain menuntut kontribusi CSR, Gubernur Zainal juga mengingatkan para pengusaha untuk memenuhi kewajiban pajak daerah serta menempatkan modal pada bank yang beroperasi di wilayah Kaltara guna memperkuat likuiditas ekonomi lokal.
Pertemuan strategis ini ditutup dengan penandatanganan deklarasi bersama oleh 41 pimpinan perusahaan.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan beban pembangunan infrastruktur tidak hanya bertumpu pada APBD, namun juga mendapat sokongan kuat dari dunia usaha demi terwujudnya jalan mulus di seluruh pelosok Kalimantan Utara. (Fawdi/NT)
