TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih mengingatkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau agar memaksimalkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Hal ini menjadi atensi orang nomor satu di Berau itu sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan ini membuat pemerintah daerah harus semakin tegas melakukan penyerapan anggaran.
Bupati Sri menyampaikan bahwa tahun ini target serapan anggaran mencapai 89 persen. Target ini harus direalisasikan pemerintah daerah agar tak mendapatkan pemangkasan anggaran dalam jumlah yang lebih besar lagi oleh pemerintah pusat.
“Saya sudah ingatkan, OPD harus maksimal dalam menyerap anggaran,” kata Bupati Sri.
Ia mengatakan, ini harus menjadi perhatian bersama, karena keaktifan setiap OPD dalam menggerakkan program yang menyentuh langsung masyarakat akan menjadi pertimbangan khusus bagi pemerintah pusat.
Artinya, di tengah kebijakan efisiensi saat ini, perlu dikucurkan anggaran secara optimal ke daerah-daerah dengan program prioritas yang pro rakyat. Karena, jika pemangkasan anggaran dilakukan tahun depan, otomatis akan berdampak ke banyak sektor.
“Kalau serapan tidak maksimal, maka itu akan berdampak pada pengurangan besaran anggaran yang dikelola oleh setiap OPD,” kata Bupati Sri.
Misalnya anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau tidak terserap maksimal, maka hal itu akan berdampak pada nilai yang dikelola pada tahun 2026. Hal ini dilakukan bukan bentuk sanksi, tapi bentuk skema anggaran berjalan.
Oleh karena itu, Bupati Sri menekankan kepada semua kepala OPD mengenai pentingnya kerja efektif. Dalam hal ini, jika kepala OPD tidak mampu menggerakkan stafnya dalam menyerap anggaran, maka hal itu akan berdampak pada penilaian kinerja.
“Nanti kita lihat akibatnya. Kalau ogah-ogahan, bagaimana kami mau kasih reward,” tegasnya. (*/adv)
