DPRD Berau Minta Pemkab Percepat Pemulihan Sarana Pendidikan Usai Bencana Alam

diterbitkan: Rabu, 11 Juni 2025 07:40 WITA
Salah satu sekolah di Kecamatan Sambaliung usai terendam banjir di awal tahun 2025 ini (IST)

BERAU – Pada Mei 2025 lalu, sejumlah kampung di Berau terendam air. Banjir tersebut melumpuhkan sebagian besar aktivitas warga Bumi Batiwakkal. Bahkan, genangan air tidak hanya merendam kawasan perumahan warga, namun juga fasilitas umum seperti sektor pendidikan.

Sejumlah sekolah dilaporkan mengalami kerusakan parah, mulai dari ruang kelas yang terendam air, hingga putusnya akses menuju sekolah yang disebabkan banjir yang turut disertai dengan tanah longsor.

Baca juga  Maratua Jazz Hendak Diambil Pemprov Kaltim, Rudi: Itu Aset Kami

Anggota DPRD Berau, Arman Nofriansyah pun angkat bicara atas dampak yang harus dirasakan sarana pendidikan di Berau. Menurutnya, sebelum pergantian tahun ajaran sekolah-sekolah yang rusak harus sudah diperbaiki.

“Termasuk akses ke sekolah, karena itu juga pasti jadi akses untuk mobilitas masyarakat,” terang Arman.

Dia menambahkan, usulan perbaikan yang ia sampaikan bukan semata-mata berbicara soal infrastruktur yang rusak. Namun, jaminan masa depan untuk anak-anak yang beprotensi turut terganggu jika fasilitas pendidikannya tidak memadai.

Baca juga  Kantor DPRD Punya Lapangan Bulutangkis, Rahman Minta Penggunaan Dimaksimalkan

“Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa sekolah karena ruang yang mereka gunakan rusak, bahkan hancur,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk segera memfokuskan anggaran pendidikan dari APBD guna membiayai pembangunan Ruang Belajar Mengajar (RBM) di wilayah terdampak. Menurutnya, alokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan belum cukup menjawab tantangan di lapangan, apalagi dalam kondisi darurat bencana.

Baca juga  Perkuat Ekonomi Masyarakat, DPRD Dukung Pembangunan Pabrik Terasi di Tabalar

“Proporsi 20 persen itu angka formal. Tapi kenyataannya, ketika bencana datang, kebutuhan melonjak drastis. Harus ada keberpihakan nyata dari pemerintah,” tutupnya. (adv)

Bagikan:
Berita Terkait