BERAU – DPRD Berau tegas dalam merespons persoalan pembayaran hak tenaga kesehatan (nakes) berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sekretaris Komisi III DPRD Berau mendesak Pemkab Berau untul segera menunaikan kewajiban mereka, dan membayarkan TPP para nakes.
Ratna berpendapat, keterlambatan pembayaran TPP nakes adalah wujud nyata dari lemahnya manajemen keuangan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kesehatan daerah. Dia mengatakan, kejadian ini merupakan contoh nyata dari sistem yang tidak memprioritaskan kesejahteraan nakes.
“Padahal, garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat itu nakes-nakes kita. Sudah seharusnya pemerintah bisa memprioritaskan kesejahteraan mereka,” tegas Ratna.
Dari informasi yang ia terima, nakes yang terdampak adalah para CPNS formasi 2024. Ratna sangat menyayangkan situasi tersebut, mengingat generasi muda nakes di Berau justru dihadapkan dengan ketidakpastian atas hak mereka.
Ratna menyebut, keterlambatan dan ketidaktepatan pembayaran TPP bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut moralitas sebuah kebijakan. Ketika layanan kesehatan semakin dibutuhkan, justru para tenaga medis di lapangan menghadapi ketidakjelasan terkait hak mereka.
“Saya tegaskan, Pemkab Berau jangan anggap ini masalah sepele. Kita berkaitan dengan keringat dan hak orang. Kalau mereka sudah sesuai dengan standar dan kewajiban, kita yang menggunakan jasa dan pelayanan mereka ya harus memberikan hak mereka,” sambungnya.
Dia memastikan, Komisi III DPRD Berau akan mengawal penyelesaian masalah tersebuut secara transparan hingga persoalan tersebut selesai. “Kalau terus-terusan mengabaikan urusan seperti ini, jangan pernah berharap layanan publik di Berau bisa berjalan optimal,” pungkasnya. (adv)
