BERAU – Masyarakat Berau tercekik dengan biaya listrik yang mahal. Hal ini terjadi karena kenaikan biaya produksi listrik yang disebabkan berhentinya subsidi batu bara dari PT Berau Coal untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikelola oleh konsorsium PT Indo Pusaka Berau (IPB).
Situasi ini juga sudah sampai ke telingan DPRD Berau. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi menerangkan pihaknya sudah mengambil langkah, seperti berdikusi dengan PLN dan PT Berau Coal agar bisa mendapatkan titik temu yang meringankan beban masyarakat.
“Kami usul agar biaya pembelian batu bara bisa dinaikkan, dan untuk PT Berau Coal bisa menurunkan harga jual. Sehingga subsidi yang dikeluarkan tidak begitu besar, dan bisa kembali diberlakukan,” tutur Sumadi.
Sumadi juga menyoroti ketimpangan biaya produksi dan harga beli yang ditetapkan PLN. Dari informasi yang ia terima, biaya produksi listrik di IPB sekitar Rp1.800 per Kwh. Sementara PLN masih membeli dengan harga Rp1.200 per kWh.
Sumadi menilai perlunya koordinasi lebih intens antara PLN, PT Berau Coal, pemerintah daerah, serta pihak konsorsium IPB agar tercapai kesepakatan harga yang seimbang dan menguntungkan semua pihak.
“Apalagi sekitar 48 persen saham IPB dimiliki daerah, jadi kestabilan harga listrik ini juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Ia juga meminta semua pihak, termasuk PT Yasin yang tergabung dalam konsorsium IPB, untuk bersama-sama mencari solusi terbaik.
“Kita dorong PLN menaikkan harga beli listrik dan Berau Coal menurunkan harga batu bara. Ini penting agar kepentingan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya. (adv)
