BERAU TERKINI — Pemerintah Kabupaten Berau semakin memperkuat langkah antisipasi serta mitigasi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Upaya ini melibatkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, aparat penegak hukum, hingga para pelaku usaha pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan berusaha pemanfaatan lahan di Bumi Batiwakkal.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional penanganan karhutla yang digelar secara hybrid pada Senin (7/9/2026).
Agenda utama rapat menyoroti dinamika perkembangan karhutla di berbagai wilayah, tingkat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi cuaca ekstrem, hingga evaluasi ketat terkait langkah penegakan hukum terhadap oknum atau korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran pembakaran lahan.
Dalam paparannya, pemerintah pusat turut membeberkan data penegakan hukum perkara karhutla secara nasional sepanjang 2026.
Tercatat, hingga 6 September 2026, sebanyak 300 laporan telah ditangani jajaran kepolisian, di mana sebagian kasus telah tuntas diselesaikan, sementara lainnya masih berproses di ranah hukum.
Selain itu, rakor juga membahas penanganan pembukaan lahan yang bersinggungan langsung dengan aturan kearifan lokal masyarakat, khususnya ketentuan teknis perladangan tradisional.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengikuti jalannya rakor secara daring dari Ruang Teleconference Diskominfo Berau, menegaskan, beban pencegahan dan penanganan karhutla tidak boleh hanya ditimpakan kepada satu pihak.
Seluruh elemen wajib memegang teguh porsi tanggung jawab masing-masing.
“Pertama, kita belum melewati puncak El Nino dan kondisinya masih cukup panjang. Kedua, kebakaran terjadi di lahan yang ada pemiliknya. Ketiga, aturan sudah lengkap, tinggal dipatuhi dan ditegakkan secara konsisten,” tegas Gamalis.
Mengingat fase musim kemarau yang masih akan berlangsung cukup panjang, Gamalis menginstruksikan kepada seluruh perusahaan pemegang HGU maupun izin pemanfaatan lahan untuk meningkatkan eskalasi kewaspadaan.
Setiap korporasi diwajibkan memastikan kesiapan personel operasional serta ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman yang memadai di dalam wilayah konsesi masing-masing.
Langkah ini dinilai sangat krusial agar setiap kemunculan titik panas (hotspot) maupun potensi kebakaran skala kecil dapat segera dipadamkan sebelum membesar dan memicu kerusakan lingkungan yang lebih luas serta mengancam kesehatan masyarakat.
Gamalis juga mengingatkan agar paradigma penanganan karhutla tidak bersifat reaktif atau sekadar memadamkan api setelah bencana terjadi.
Pengelolaan lahan yang akuntabel, pengawasan rutin, serta kepatuhan mutlak terhadap regulasi harus menjadi budaya kerja yang konsisten.
“Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kebakaran. Pencegahan harus dilakukan sejak awal, termasuk memastikan lahan yang dikelola benar-benar diawasi dan seluruh ketentuan dipatuhi. Kalau semua pihak menjalankan tanggung jawabnya, potensi kebakaran dapat kita tekan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut di tingkat daerah, Pemkab Berau akan segera mempererat koordinasi teknis bersama instansi vertikal, penegak hukum, dan para pengusaha untuk memastikan seluruh instruksi mitigasi berjalan efektif di lapangan.
Langkah ini menjadi wujud nyata perlindungan wilayah Berau dari ancaman kerusakan lingkungan akibat cuaca kering ekstrem.
“Intinya, kita harus menunjukkan bahwa semua pihak bertanggung jawab. Aturan sudah ada, tinggal bagaimana kita patuhi dan tegakkan secara konsisten,” pungkas Gamalis. (*/Adv)
