MAGELANG – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang menjadi salah satu kepala daerah yang mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.
Pelaksanaan retreat tersebut wajib diikuti oleh seluruh kepala daerah baru yang dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) lalu.
Dalam mengikuti retreat ini, pria dengan akronim ZAP tersebut tampak berada pada barisan paling depan, satu deretan dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang disebut-sebut sebagai gubernur tercantik se-Indonesia.
ZAP mengaku percaya diri untuk mengikuti retreat ini. Ia mengaku tak asing dengan nuansa pendidikan Akmil, lantaran ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI).
“Makanya saya cukup akrab dengan nuansa pendidikan Akmil, karena sebelumnya saya juga merupakan bagian dari AKABRI sebelum dipisah menjadi TNI-Polri,” jelasnya.
Tampak terlihat orang nomor satu di Kaltara ini mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) Tentara Nasional Indonesia (TNI) berwarna loreng hijau, yang terdiri dari topi, baju, celana taktis dan sepatu.
Adapun pendidikan Akmil sendiri bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan dan wawasan strategis, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas manajerial dan tata kelola pemerintahan, penguatan karakter dan ketahanan mental pemimpin daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, para kepala daerah wajib mengikuti retreat atau pembekalan karena tidak semua kepala daerah paham prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional.
Padahal, hal itu sangat krusial karena pemerintah daerah akan ikut serta dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nilainya mencapai Rp 1.300 triliun.
“APBN kita itu Rp 3.600 triliun, APBD kita, jumlah uang yang beredar sekitar Rp 1.300 triliun. Itu harus dikelola dengan baik, prinsip pemerintahan bersih dan profesional. Enggak semua kepala daerah itu paham juga,” ujar Bima.
Bima mengungkapkan, KPK, Kapolri, Jaksa Agung, BPK, hingga BPKP akan ikut memberikan pembekalan untuk memastikan para kepala daerah yang baru dilantik ini paham soal prinsip pemerintahan bersih dan profesional. (**)
