Kepala OJK Kaltim-Kaltara Berganti, Pejabat Lama Geser ke Bali

diterbitkan: Jumat, 6 Maret 2026 10:43 WITA
Foto: Pertemuan Gubernur Kaltara bersama Kepala OJK Kaltim - Kaltara di Balikpapan.

NUSANTARA TERKINI – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara) kembali berganti.

Melalui proses pengambilan sumpah jabatan, Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi melantik Misran Pasaribu sebagai Kepala OJK Kaltim-Kaltara yang baru di Jakarta pada Senin (2/3/2026).

Sementara Parjiman yang merupakan Kepala OJK Kaltim-Kaltara sebelumnya mendapat amanah baru sebagai Kepala OJK Provinsi Bali.

Baca juga  Belum Ada Dapur dan Pagar, Gubernur Zainal Nekat Tempati Rumah Jabatan Baru

Sebagai langkah awal menjalankan tugas, Kepala OJK Kaltim-Kaltara yang baru langsung datang ke wilayahnya kerja yang secara langsung disambut Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Pertemuan ini menjadi momentum awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah Kaltim dan Kaltara.

Baca juga  Wings Air ATR-72 Kembali Layani Rute Tanjung Selor-Balikpapan, Terkoneksi hingga ke Bali

“Selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Misran Pasaribu di wilayah Kaltim dan Kaltara. Semoga sinergi yang selama ini sudah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan,” kata Zainal.

Selain itu, Gubernur Zainal juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala OJK Kaltim-Kaltara sebelumnya.

“Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Bapak Parjiman selama memimpin OJK di wilayah Kaltim dan Kaltara,” ujarnya.

Baca juga  Jauh di Atas Normal, Banjir Kiriman di Sembakung Nunukan Rendam Lima Desa

Penguatan koordinasi dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di kedua provinsi, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Dengan kepemimpinan baru di OJK Kaltim-Kaltara, diharapkan kolaborasi antara OJK dan pemerintah daerah dapat semakin optimal dalam mendorong perekonomian yang inklusif dan stabil. (**)

Bagikan:
Berita Terkait