TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara periode 2025-2029.
Dalam rencana kerja lima tahunan itu, Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara pasangan Zainal A Paliwang-Ingkong Ala menitikberatkan pada persoalan infrastruktur.
Utamanya soal konektivitas wilayah hingga ke pedalaman dan perbatasan RI-Malaysia seperti di Krayan, Nunukan dan Apau Kayan, Malinau. Terlebih persoalan akses jalan di wilayah perbatasan ini terus menjadi sorotan publik karena kondisinya yang sangat memprihatinkan.
Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang mengatakan, di awal masa jabatannya bersama Ingkong Ala ini, prioritas utama Pemprov Kaltara adalah soal konektivitas wilayah.
“Konektivitas ini jadi prioritas kita. Saya akan terus menyampaikan persoalan konektivitas wilayah di Kaltara agar dapat menjadi perhatian pemerintah pusat (sesuai kewenangannya),” ujar Gubernur Zainal.
Selain ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait, persoalan akses jalan dan jembatan di wilayah perbatasan Kaltara ini juga disampaikan olehnya ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Salah satunya disampaikan oleh orang nomor satu di Kaltara ini ke Komisi II DPR RI saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan gubernur seluruh Indonesia beberapa waktu lalu.
Karena seperti akses jalan dan jembatan dari Apau Kayan, Malinau, Kaltara ke Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini sudah sangat parah kerusakannya. Bahkan, akses jalan itu merupakan milik perusahaan PT Sumalindo.
“Saya bersama Pak Wagub Ingkong Ala sudah beberapa kali turun langsung meninjau ke lokasi, kondisi jalan di sana (perbatasan, Red) itu memang sangat sulit sekali,” tuturnya.
Oleh karena itu, Gubernur Zainal berharap bisa terjalin kolaborasi untuk menangani persoalan di wilayah perbatasan Kaltara ini mengingat kondisi di lapangan sudah sangat memprihatinkan dan mengangkat aktivitas serta perekonomian masyarakat. (**)
