BERAU – DPRD Berau kembali menyorot aktivitas ekspor komoditas hasil laut yang berangkat dari Bandara Kalimarau, Berau. Pasalnya kegiatan tersebut, berhasil mengirimkan 58 ton produk perikanan yang diperoleh dari laut Berau.
Sayangnya, aktivitas ekspor tersebut tidak memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau. Karena itu, muncul rencana pungutan retribusi daerah dari aktivitas ekspor tersebut.
Merespons rencana tersebut, Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari menegaskan pihaknya mendukung penuh rencana tersebut. Menurutnya, rencana tersebut merupakan bentuk dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemasukan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami di Komisi II DPRD Berau pasti mendukung rencana peningkatan PAD Berau. Kalau ekspor di Bandara Kalimarau mau dipungut retribusi ya tidak masalah,” terang Sri Kumalasari.
Namun dia memberikan sejumlah catatan yang harus diingat Pemkab Berau. Dia menegaskan perlu ada regulasi yang disiapkan dengan matang, agar tidak membebani pelaku usaha. Karena kebijakan yang dikeluarkan harus bisa menjadi terobosan positif bagi perkembangan daerah.
Ia menilai, selama ini banyak komoditas unggulan Berau khususnya perikanan yang dikirim ke luar negeri, namun belum memberi dampak signifikan pada pendapatan daerah.
“Jangan sampai potensi sebesar itu tidak termanfaatkan. Retribusi yang dikelola dengan baik bisa menjadi sumber pendapatan alternatif sekaligus mendorong peningkatan layanan,” tambahnya.
Sri Kumalasari juga meminta Pemda melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha, agen kargo, dan pihak bandara untuk memastikan regulasi yang disusun tidak menimbulkan hambatan baru. (adv)
