NUSANTARA TERKINI – Pemerataan layanan kesehatan hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) serius yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Kalimantan Utara (Kaltara), utamanya di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).
Untuk mengoptimalkan layanan kesehatan agar bisa menjangkau kawasan DTPK tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menghadirkan program ‘dokter terbang’ yang sudah dijalankan sejak tahun 2014 lalu.
Hingga kini layanan ‘dokter terbang’ masih menjadi andalan untuk penanganan kesehatan masyarakat di DTPK, mengingat konektivitas wilayah tersebut masih belum optimal.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Usman mengatakan, untuk tahun 2026 ini program ‘dokter terbang’ mendapat alokasi anggaran sekitar Rp500 juta. Meski lebih rendah dari tahun sebelumnya, Usman optimistis akan tetap mengutamakan pelayanan yang prima.
“Saat ini kita sedang melakukan persiapan. Pastinya ini akan tetap jalan, tapi arahannya kita harus lebih selektif dalam menentukan titik sasaran,” kata Usman.
Ia menyebutkan bahwa dalam waktu dekat ini program tersebut akan segera jalan di DTPK pada dua kabupaten di Kaltara, yakni Malinau dan Nunukan.
“Di sini kita akan coba berkolaborasi denga program kesehatan bergerak yang saat ini dijalankan pemerintah kabupaten. Harapan kita sebaran pelayanan kesehatan ini bisa maksimal menyentuh kawasan DTPK di Kaltara,” sebutnya.
Untuk diketahui, bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dialokasikan oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. (*/Fawdi/NT)
