TANJUNG REDEB – Berbagai langkah telah dan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam upaya memastikan proyek pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.
Salah satunya ditunjukkan dengan kolaborasi antara Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau dalam hal pengawalan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Bumi Batiwakkal— nama lain dari Berau.
Langkah yang diambil DPUPR ini pun mendapat respons positif dari Bupati Berau, Sri Juniarsih. Di sini Bupati Sri memberikan apresiasi dengan menegaskan bahwa kolaborasi seperti yang dilakukan DPUPR dan Kejari Berau ini perlu menjadi contoh bagi perangkat daerah yang lainnya.
“Prinsip good governance harus jadi pondasi utama bagi kita dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada aspek pembangunan,” ujar Bupati Sri.
Orang nomor satu di Berau ini menyebutkan, dengan dilakukannya pengawasan sejak awal, maka secara otomatis potensi adanya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan bisa diminimalisir atau dicegah.
“Saya ingin semua perangkat daerah dapat melakukan hal yang sama guna meminimalisir terjadinya persoalan hukum di belakang hari,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan menambahkan, kerja sama ini merupakan strategi penting yang dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan proyek pembangunan di Berau ini dapat berjalan sesuai aturan.
Karena, dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh penegak hukum, maka pelaksanaan pekerjaan tentu akan lebih diperhatikan dan pastinya akan dapat dikerjakan dengan cara bertanggung jawab.
“Pendampingan dari aparat penegak hukum ini dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan berlangsung. Jadi mulai dari tahap perencanaan, lelang, hingga penyelesaian pengerjaan di lapangan,” pungkasnya. (*/adv)
