BERAU – Pengelolaan parkir di Berau menjadi sorotan DPRD Berau. Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program pengelolaan parkir di Bumi Batiwakkal.
Dia menekankan, kebijakan yang diberlakukan ke depannya harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau ada turan soal parkir, maka mekanismenya harus lebih jelas agar bisa memberikan kontribusi bagi daerah,” jelas Sujarwo.
Sujarwo juga mengingatkan, agar masyarakat bisa bersiap saat berbelanja. Sehingga kebutuhan anggaran untuk membayar parkir kendaraan sudah tidak lagi diperdebatkan. Pemerintah juga diminta untuk terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada warganya.
Dia juga menyoroti keterbatasan personel di Dinas Perhubungan (Dishub) yang bertugas dalam pengelolaan parkir dan transportasi. Dirinya mengatakan, meski Dishub memiliki kewenangan dalam mengatur parkir, tetapi dengan keterbatasan SDM, menurutnya perlu ada upaya maksimal agar program tersebut berjalan efektif.
Oleh karena itu, ia pun menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Sehingga, pihaknya pun tidak bisa mengambil keputusan sepihak.
“Karena ada 30 anggota dewan dengan pandangan yang berbeda. Aspirasi warga juga harus menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan ditetapkan,” pungkasnya. (adv)
