NUSANTARA TERKINI – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengambil langkah taktis untuk merapikan carut-marut data angkutan sungai di wilayahnya.
Langkah “jemput bola” kini ditempuh dengan menjadikan pihak kecamatan sebagai ujung tombak pendataan menyeluruh terhadap seluruh armada kapal penyeberangan yang beroperasi.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap aset transportasi air di Kutai Barat terinventarisasi dengan valid, guna menunjang keselamatan dan ketertiban jalur perairan.
Sinergi Hingga ke Pelosok
Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Rita Nursandy, menegaskan bahwa peran aktif aparat kecamatan sangat krusial.
Mengingat luasnya wilayah perairan dan banyaknya kapal rakyat yang beroperasi di pelosok, Dishub membutuhkan perpanjangan tangan untuk menyisir data yang selama ini belum terdata secara optimal.
“Kami meminta dukungan penuh dari pihak kecamatan untuk melakukan pendataan kapal secara menyeluruh di wilayah masing-masing,” ujar Rita Nursandy, Kamis (30/4/2026).
Dengan keterlibatan camat dan perangkatnya, diharapkan tidak ada lagi kapal penyeberangan yang luput dari pengawasan pemerintah daerah.
Dorong Legalitas dan Perizinan Resmi
Selain urusan data, Pemkab Kubar juga mendesak para pemilik kapal untuk segera melegalkan operasional mereka.
Rita mengimbau agar pelaku usaha angkutan sungai proaktif mengurus perizinan resmi melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Barat.
“Legalitas adalah aspek fundamental. Jika data valid dan perizinan lengkap, kami di pemerintah daerah akan jauh lebih mudah dalam melakukan pengawasan serta memberikan pembinaan kepada para pemilik kapal,” imbuhnya.
Transportasi Sungai Berkelanjutan
Penataan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari visi jangka panjang Kabupaten Kutai Barat untuk menciptakan sistem transportasi sungai yang tertata, aman, dan berkelanjutan.
Pemkab Kubar optimistis, dengan kolaborasi kuat antara dinas teknis, pihak kecamatan, dan kesadaran pemilik kapal, kualitas layanan transportasi perairan di “Bumi Tanaa Purai Ngeriman” akan meningkat secara bertahap demi kenyamanan masyarakat luas.(Wane/NT)
