BERAU – Beredar informasi ada salah satu perusahaan di Berau yang berhenti menggunakan kendaraan pengangkut milik warga lokal untuk aktivitas mereka di sektor perkebunan kelapa sawit. Kebijakan perusahaan tersebut pun dikeluhkan warga, karena mereka kehilangan sumber mata pencaharian mereka.
Merespons hal ini, Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami mengingatkan perusahaan untuk tidak berbuat seenaknya. Terlebih, dari informasi yang ia terima perusahaan tidak melakukan pemberitahuan sebelumnya, dan masa transisi yang diberlakukan juga masih belum jelas.
“Informasi yang masuk, mereka (warga) diputus begitu saja. Padahal selama ini, kendaraan yang digunakan perusahaan diperoleh warga dengan cara kredit. Masyarakat pasti akan kesulitan kalau diputus sepihak,” tegasnya.
Sutami menjelaskan, perusahaan berdalih bahwa ada efisiensi di internal perusahaan yang memaksa perusahaan untuk menggunakan kendaraan dengan kapasitas muatan yang lebih besar. Sementara kemungkinannya, kendaraan milik warga tidak mampu mengangkut muatan dalam skala besar.
“Tapi kalau jarak tempuh tidak terlalu jauh, kenapa harus pakai mobil besar. Jika alasannya memang efisiensi, pergantian kendaraan harus dilakukan dengan bijak. Bukannya asal ganti,” sambung dia.
Sutami mencontohkan beberapa perusahaan lain yang masih komitmen dengan kebijakannya untuk memberdayakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di Berau. Dia menyebut perusahaan TBP yang sampai saat ini masih melibatkan kendaraan milik masyarakat dalam proses angkut hasil perkebunan.
“Ini harusnya jadi contoh, kalau TBP saja masih bisa, perusahaan lain harusnya masih bisa juga,” tandasnya. (adv)
