TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih memberikan respon secara langsung terhadap kritikan tajam DPRD Berau terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Orang nomor satu di Berau ini menilai kritikan dari DPRD itu sangat positif sebagai bentuk berjalannya fungsi pengawasan dari lembaga legislatif terhadap kinerja lembaga eksekutif di Bumi Batiwakkal— nama lain dari Berau.
“Saya menerima kritik dan saran itu sebagai pengingat bagi kami untuk meningkatkan kualitas layanan publik,” kata Bupati Sri kepada media, Senin (1/12/2025).
Ke depan Berau akan menghadapi tantangan besar dalam hal pelayanan hingga pembangunan. Sehingga dibutuhkan kerja yang penuh inovasi dan kreatif untuk memastikan program prioritas pemerintah daerah tetap berjalan.
“Terutama di tengah potensi menurunnya nilai belanja daerah. Jadi kita harus lebih inovatif dan kreatif,” tegasnya.
Dalam hal ini, kepala OPD memiliki peran krusial guna memastikan roda organisasi tetap berjalan efektif. Makanya kepala OPD wajib memantau kinerja setiap kepala bidang hingga pegawai di level terkecil.
“Saya akan mengawasi langsung kinerja para kepala OPD, saya yang akan turun langsung,” tegasnya.
Lebih dari itu, Bupati Sri juga menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sanksi tegas bagi para pegawai yang terbukti malas. Jika ditemukan dan terbukti ada yang malas-malasan, maka akan ditindak sesuai aturan terkait disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Itu sanksinya tegas, jangan main-main,” serunya.
Selain evaluasi tahunan, pihaknya juga mewajibkan setiap kepala OPD untuk memberikan laporan perkembangan kinerja minimal tiga bulan sekali.
Laporan ini yang kemudian akan menjadi rujukan strategis pemerintah dalam memastikan target pembangunan daerah berjalan sesuai rencana dan apa yang diharapkan.
“Karena setiap bulan itu ada target, jadi itu yang kami awasi. Pastinya pengawasan internal telah kami fungsikan, termasuk dengan melibatkan peran Inspektorat,” pungkasnya. (*/adv)
