SAMARINDA – Sekda Kaltim, Sri Wahyuni mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kaltim dalam menyuarakan aspirasi terhadap pelaksanaan program-program pemerintah daerah.
“Ini artinya mahasiswa menjadi bagian dari pelaku pembangunan, tidak hanya pemerintah. Kita juga perlu suara-suara dan kritikan dari adik-adik mahasiswa,” terangnya.
Dia menjelaskan, Pemprov Kaltim telah menyusun dasar hukum untuk pelaksanaan program GratisPol. Kini, rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Gratispol masih dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Sudah dua kali kita sampaikan ke Kemendagri, difasilitasi, perbaiki dan kita kirim kembali, kita tinggal menunggu hasil akhir. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Pergub Gratispol sudah bisa ditetapkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menekankan pelaksanaan setiap program pemerintah daerah harus mengacu pada aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Visi dan misi kepala daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, dan implementasinya harus memiliki dasar hukum yang kuat.
“Kita tentu tidak ingin membuat kegiatan serampangan. Semua harus ada payung hukumnya, baik dalam bentuk peraturan gubernur maupun keputusan gubernur,” tegasnya.
Setelah Pergub Gratispol ditetapkan, kata dia, Pemprov Kaltim akan menyiapkan buku saku sebagai panduan pelaksanaan teknis di lapangan.
Terakhir, ia juga menyarankan agar mahasiswa lebih spesifik dalam menyampaikan aspirasi, terutama terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kewenangan lintas daerah. Menurutnya, penting untuk memahami batasan kewenangan antara pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan pemerintah pusat.
