NUSANTARA TERKINI – Wacana penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) pada tahun 2027 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuai gelombang kekhawatiran dari kalangan legislatif.
Kebijakan ini dinilai berpotensi besar menghambat realisasi berbagai program prioritas dan pembangunan yang selama ini diperjuangkan melalui jalur parlemen.
Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengungkapkan keresahan mendalam mengenai dampak negatif jika instrumen pendanaan tersebut benar-benar dihilangkan.
Menurutnya, DAK dan Bankeu adalah urat nadi utama bagi anggota dewan dalam mengawal anggaran pembangunan untuk kabupaten dan kota.
Janji Politik dan Aspirasi Reses Terancam Mandek
Syarifatul menegaskan bahwa mayoritas anggota DPRD Kaltim sempat menyuarakan penolakan keras terhadap rencana tersebut.
Alasan utamanya adalah fungsi DAK dan Bankeu yang selama ini menjadi andalan untuk menjawab langsung berbagai aspirasi mendesak masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Menghilangkan DAK dan Bankeu tentu akan memengaruhi kekuatan DPRD Kaltim dalam mengawal atau merealisasikan usulan prioritas konstituen di dapil masing-masing,” ujar Syarifatul, Kamis (14/5/2026).
Ia menambahkan, tanpa adanya dukungan anggaran stimulan dari tingkat provinsi, banyak kebutuhan infrastruktur dasar maupun layanan publik di daerah yang dikhawatirkan tidak dapat terakomodasi secara maksimal oleh belanja langsung Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Banyak sekali anggota dewan yang protes, karena nantinya kami kesulitan merealisasikan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Tidak semua kegiatan bisa di-cover melalui belanja langsung OPD Kaltim,” pungkasnya secara blak-blakan.
Terjepit di Antara Efisiensi dan Beban Program Unggulan
Meski memprotes keras, politisi perempuan ini mengaku paham dengan kondisi fiskal daerah saat ini, di mana Pemprov Kaltim tengah melakukan langkah efisiensi anggaran secara besar-besaran.
Faktor lain yang turut menyedot kemampuan keuangan daerah adalah kewajiban mendanai program prioritas berskala besar milik pemerintah daerah, seperti program Gratispol dan Jospol.
Namun, Syarifatul berharap pemprov tidak mengambil langkah ekstrem dengan menghapus total bantuan tersebut, melainkan hanya melakukan penyesuaian porsi anggaran demi menjaga sinergi pembangunan antara provinsi dan daerah.
“Kami berharap skema bantuan keuangan dan dukungan pembangunan kepada kabupaten/kota tetap dipertahankan, meskipun mungkin dilakukan penyesuaian prioritas. Banyak program masyarakat yang memerlukan kolaborasi pendanaan antara provinsi dan daerah,” tambahnya.
Saat ini, para anggota legislatif di Karang Paci masih menunggu keputusan final dan formulasi anggaran dari Pemprov Kaltim terkait nasib Bankeu dan DAK 2027.
Mereka berharap pimpinan daerah tetap mendengarkan jeritan masyarakat di tingkat akar rumput yang pembangunannya masih bergantung pada dana bantuan keuangan tersebut.(*)
