SAMARINDA – Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored (AFU) menggelar diskusi untuk membahas masa depan pengelolaan BUMN di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Diskusi tersebut dilaksanakan di Gedung Masjaya Universitas Mulawarman pada Selasa (10/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud yang bergabung secara daring turut memberikan kritiknya terhadap pengelolaan BUMN selama ini. Menurutnya, kontribusi yang diberikan BUMN untuk daerah, khususnya Kalimantan Timur terbilang sangat kecil.
“Salah satu BUMN yang beroperasi di Kalimantan Timur ini Pertamina, yang diperoleh dari Kalimantan Timur ini sangat besar, minyak dan gas. Tapi kontribusi yang diberikan kembali untuk Kaltim ini tidak terlalu besar,” tutur Rudy.
Dia menjelaskan, dana bagi hasil yang diberikan negara untuk Provinsi Kaltim dari sektor minyak dan gas hanya mencapai Rp360 miliar. Pembagian dana tersebut terbilang kecil bila dibandingkan dengan sistem pembagian yang dilakukan negara tetangga Malaysia.
Rudy juga menyinggung soal sektor pertambangan yang memanfaatkan lalu lintas Sungai Mahakam setiap harinya. Dikatakannya, setidaknya ada 200 unit tongkang yang melintasi Sungai Mahakam dengan tumpukan batu bara. Namun, kontribusi yang diberikan untuk Kaltim masih nihil.
“Karena pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan apa pun, semuany menjadi kewenangan kementerian. Sementara dampak sosial, dan dampak lingkungan yang merasakan langsung ya masyarakat di daerah itu,” tambahnya.
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah melalui BPI Danantara bisa mengoptimalkan pengelolaan BUMN dan ratusan anak perusahaan di dalamnya. Sehingga BUMN dan anak-anak perusahaan tersebut, bisa berkolaborasi dengan BUMD atau pun pemerintah daerah secara umum untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi daerah tersebut.
Sementara itu, peneliti Nagara Institute, Edi Sewandono mengamini bahwa sudah ada beberapa permintaan serupa dari daerah-daerah lain di Indonesia agar bisa dilibatkan secara aktif, bukan hanya menjadi objek kebijakan.
“Memang selama ini belum ada aturan yang tegas bahwa daerah harus dilibatkan sebagai apa. Padahal menurut masing-masing kepala daerah, mereka mampu untuk turut terlibat dalam pengelolaan,” kata Edi.
Dia juga mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat juga perlu untuk diprioritaskan. Terkait pertanyaan apakah masyarakat mampu atau sanggup, dia meyakini bahwa kemampuan tersebut bisa dilatih seiring dengan berjalannya kebijakan.
