BERAU – Ketiadaan anggaran penanganan abrasi Pulau Derawan dalam perencanaan tahun 2026 memancing amarah DPRD Berau. Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, melontarkan kritik keras dan menyebut kondisi ini sebagai bukti lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap keselamatan destinasi wisata unggulan tersebut.
Saga menilai alasan teknis seperti keterlambatan kajian tidak seharusnya menjadi penghambat program yang sudah sangat mendesak. Ia mempertanyakan janji pemerintah yang sebelumnya menyebutkan adanya alokasi dana sebesar Rp25 miliar untuk menyelamatkan daratan Derawan.
“Masalah abrasi ini bukan baru muncul kemarin. Warga sudah lama menunggu, tapi sampai sekarang belum ada langkah konkret. Kalau kajian belum siap, kenapa anggarannya sudah dijanjikan sebelumnya?” tegas Saga.
Ancam Sumber Air Tawar Masyarakat
Saga memperingatkan dampak fatal jika pemerintah terus membiarkan abrasi menggerus bibir pantai Derawan. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar masalah estetika infrastruktur, melainkan ancaman terhadap ketersediaan air bersih bagi warga pulau.
“Kalau abrasi makin parah, air laut bisa merembes ke sumber air tawar. Ini menyangkut kelangsungan hidup masyarakat dan masa depan pariwisata kita,” ujarnya.
Ia mendesak Bupati Berau segera mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Saga menyindir DPUPR yang terkesan lamban dalam menangani abrasi, namun bisa menjalankan proyek dermaga meski terkendala perizinan pusat.
Ke Mana Anggaran Rp25 Miliar?
Politisi ini secara terbuka mempertanyakan keberadaan anggaran Rp25 miliar yang sebelumnya sempat mencuat. Ia menuntut kejelasan apakah dana tersebut masih tersimpan dalam perencanaan atau justru raib tanpa penjelasan.
“Kalau anggaran itu sudah tidak ada di 2026, lalu apa strategi untuk 2027? Jangan sampai masyarakat sudah berharap, tapi programnya justru hilang begitu saja,” kritik Saga.
Saga mengaku sering kali merasa sulit menjelaskan kondisi ini kepada konstituennya di tingkat bawah. Pasalnya, penanganan abrasi selalu menjadi usulan utama kepala kampung, namun kerap tersisih secara misterius saat pembahasan anggaran berlangsung.
Sebagai wakil rakyat, ia berkomitmen terus mengawal isu ini hingga pemerintah daerah memberikan kepastian langkah nyata. “Kami bertanggung jawab mengkritisi program yang sudah ada anggarannya tapi tidak berjalan. Masyarakat menunggu solusi, bukan alasan,” pungkasnya.
