BERAU – Ketimpangan infrastruktur yang mencolok masih menghantui warga RT 14 hingga RT 17 Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Terletak tepat di garis perbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), wilayah ini seolah menjadi daerah yang terlupakan.
Warga setempat hingga kini belum menyentuh fasilitas dasar seperti jaringan listrik, akses air bersih, hingga sinyal telekomunikasi. Pemandangan ini berbanding terbalik dengan wilayah Bulungan di seberang batas yang sudah menikmati infrastruktur mapan sejak lama.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah, menyoroti ketidakadilan ini. Menurutnya, ketiadaan listrik mematikan roda ekonomi warga dan mengganggu sektor pendidikan. Bahkan, kondisi sekolah dasar di wilayah tersebut sangat memprihatinkan karena keterbatasan energi.
“Warga tidak bisa menggunakan alat elektronik dasar seperti kulkas untuk usaha. Anak-anak pun belajar dalam keterbatasan,” ujar Syarifatul, Senin (16/2/2026).
Solusi Hemat: “Mencuplik” Listrik dari Kaltara
Syarifatul mengungkapkan adanya perbedaan skema pembangunan antara PLN dan Dinas ESDM. Data ESDM menyebutkan, menarik jaringan dari titik terdekat di Berau (Kilometer 12) membutuhkan kabel sepanjang puluhan kilometer dengan biaya mencapai Rp20 miliar. Anggaran besar dan sekat kewenangan antarprovinsi selama ini menjadi tembok penghalang.
Namun, Syarifatul menawarkan solusi alternatif yang lebih rasional. Ia mengusulkan agar Provinsi Kaltim membiayai pengadaan tiang jaringan, sementara pasokan daya listriknya “mencuplik” dari jaringan yang sudah tersedia di Bulungan, Kaltara.
“Jika mengambil daya dari Kaltara, kebutuhan kabel hanya sekitar 10 kilometer. Ini jauh lebih hemat daripada menarik kabel 30 kilometer dari arah Berau,” tegasnya.
Dukungan Legislatif dan Harapan Warga
Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD Berau, Rahman. Ia menilai pengambilan energi dari provinsi tetangga adalah solusi paling cepat untuk mengakhiri masa kegelapan warga perbatasan.
Saat ini, pihak legislatif terus mengawal persoalan ini dengan menjalin komunikasi intensif bersama ESDM Kaltim. Pemerintah kecamatan dan kelurahan juga diminta proaktif memberikan informasi kepada warga mengenai perkembangan perjuangan ini.
Koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, provinsi, dan PLN diharapkan segera membuahkan hasil. Tujuannya jelas: agar warga perbatasan tidak lagi merasa dianaktirikan dan segera mendapatkan hak dasar mereka sebagai warga negara. (*)
