NUSANTARA TERKINI – Pembangunan di Kalimantan Timur dinilai masih berjalan pincang akibat ego sektoral yang kuat. Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah menyoroti ketidakharmonisan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota.
Ia melihat fenomena di mana program pembangunan berjalan sendiri-sendiri tanpa keterpaduan. Kondisi ini terjadi karena minimnya komunikasi sejak tahap perencanaan awal.
Akibatnya muncul indikasi tumpang tindih kegiatan di lapangan. Anggaran daerah yang terbatas menjadi tidak efektif karena adanya duplikasi program yang seharusnya bisa disinergikan.
Politikus ini menegaskan bahwa penyatuaan visi bukan sekadar masalah teknis. Hal itu adalah fondasi utama agar pembangunan benar-benar dirasakan rakyat.
“Sinkronisasi perencanaan adalah hal mendasar yang tidak bisa ditawar. Jika ingin pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, maka penyusunan program harus dilakukan bersama sejak awal,” ujarnya, Minggu (22/2/26).
Ancaman Dokumen Administratif
Tanpa integrasi yang kuat, kebijakan pemerintah berisiko macet di tengah jalan. Hal ini terutama berdampak pada wilayah pelosok yang seringkali merasakan kesenjangan antara janji perencanaan dan realisasi fisik.
Syarifatul berharap pola kerja tertutup segera ditinggalkan. Ia mendorong metode yang lebih kolaboratif agar setiap rupiah anggaran memiliki dampak nyata.
Ia mengingatkan agar program kerja tidak berakhir sekadar sebagai deretan teks indah dalam laporan tahunan tanpa eksekusi yang tepat sasaran. Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi syarat mutlak keberhasilan pembangunan.
“Perlu kolaborasi dari semua pihak agar pelaksanaan berjalan optimal. Jangan sampai hanya menjadi program unggulan di atas kertas,” pungkasnya.
