Prabowo Beri Kode Bakal Potong Gaji Menteri dan DPR

diterbitkan: Senin, 16 Maret 2026 11:43 WITA
Presiden RI, Prabowo Subianto.

NUSANTARA TERKINI – Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat akan adanya kebijakan penghematan anggaran ekstrem termasuk kemungkinan pemotongan gaji menteri dan anggota parlemen.

Langkah ini dipertimbangkan sebagai respons pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan baru-baru ini, Prabowo mencontohkan langkah Pemerintah Pakistan yang telah lebih dulu memangkas gaji pejabat kabinet dan anggota DPR. Dana hasil penghematan tersebut kemudian dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan dan terdampak krisis.

Baca juga  Harga BBM Nonsubsidi Naik-Turun? Menteri ESDM: Memang Begitu Aturannya

“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling lemah,” ujar Prabowo.

Prabowo menilai langkah-langkah yang diambil negara lain tersebut bisa menjadi kajian bagi Indonesia dalam menjaga disiplin fiskal. Menurutnya efisiensi penggunaan anggaran dan energi sangat penting agar defisit anggaran negara tidak semakin melebar di tengah ketidakpastian dunia.

Baca juga  Senyum Bahagia Prabowo, Lebaran Bersama Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo

Dukungan dari Parlemen

Wacana pengetatan anggaran ini mendapat respons positif dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron. Ia menilai pemerintah memang perlu menyiapkan berbagai skenario pahit guna menghadapi dampak ekonomi akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Herman menyebut bahwa dalam situasi krisis, evaluasi terhadap belanja pegawai di tingkat pejabat negara menjadi opsi kebijakan yang patut dipertimbangkan. Ia menilai langkah efisiensi harus dilakukan secara menyeluruh jika kondisi ekonomi global terus menekan stabilitas nasional.

Baca juga  Anggaran Seremonial di Balikpapan Dipangkas, Fokus Pada Program Pembangunan

“Pemotongan atau penyesuaian gaji pejabat tinggi, termasuk menteri dan anggota DPR, dinilai sebagai salah satu opsi kebijakan yang patut dipertimbangkan,” kata Herman Khaeron.

Meski demikian Demokrat menekankan agar kebijakan penghematan tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat luas. Penyelamatan APBN diharapkan tidak mengorbankan target pertumbuhan nasional serta tetap menjaga stabilitas ekonomi domestik yang saat ini relatif masih aman.

Bagikan:
Berita Terkait