NUSANTARA TERKINI – Warga Kota Bontang yang masuk dalam kategori fakir miskin diminta untuk tidak berkecil hati meski bantuan belum cair.
Pemerintah Kota Bontang memastikan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kategori ini tetap akan disalurkan dengan sistem rapel tiga bulan sekaligus setelah proses administrasi tuntas.
Saat ini, penyaluran BLT di Bontang memang mengalami dinamika. Jika kategori lansia terlantar, anak yatim piatu, dan disabilitas sudah mulai mencairkan bantuan melalui Bank Kaltimtara, kategori fakir miskin masih harus menunggu revisi aturan hukum.
Menunggu Revisi Perwali
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, melalui Pekerja Sosial Suratmi, menjelaskan bahwa tertahannya pencairan untuk fakir miskin disebabkan oleh proses revisi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 8 Tahun 2025.
“Di Perwali saat ini, kriteria fakir miskin belum terakomodasi secara spesifik. Jadi mereka masih menunggu revisi dulu. Tapi warga fakir miskin tidak perlu khawatir karena saat ini masih proses,” ujar Suratmi.
Penundaan ini dilakukan agar payung hukum penyaluran bantuan lebih kuat dan tepat sasaran. Kabar baiknya, begitu revisi selesai, bantuan tersebut akan langsung dirapel untuk menutupi periode tiga bulan yang berjalan.
Cakupan Penerima Justru Diperluas
Menariknya, revisi Perwali ini bukan bermaksud memangkas, melainkan justru memperluas jangkauan penerima manfaat. Jika sebelumnya kriteria fakir miskin hanya menyasar warga yang berada di Desil 2 hingga 4, aturan baru nanti akan memasukkan warga di Desil 5 sebagai penerima.
Langkah perluasan ini diambil karena ketersediaan anggaran daerah yang masih mencukupi untuk mengintervensi lebih banyak warga yang membutuhkan. Dengan masuknya Desil 5, diharapkan angka kemiskinan di Bontang dapat ditekan lebih efektif.
“Penerima akan diperluas karena anggaran masih ada. Tunggu usai direvisi nanti akan dikurasi lagi,” tambah Suratmi.
Evaluasi Ketat Penerima Ganda
Di sisi lain, jumlah total penerima manfaat BLT secara keseluruhan memang terlihat menyusut dari 1.330 orang menjadi 922 orang.
Penurunan ini terjadi karena Dinsos-PM melakukan kurasi ketat terhadap penerima bantuan ganda (double budget).
Banyak warga di kategori lansia dan disabilitas yang ternyata sudah terdaftar dalam program bantuan sosial lain dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Berdasarkan aturan, satu penerima manfaat dilarang menerima dua sumber bantuan serupa dari anggaran pemerintah.
“Kalau tiga kriteria (lansia, anak yatim, disabilitas) berkurang karena mereka sudah ada uang dapat bantuan lain. Jadi dilarang (menerima ganda),” pungkasnya.(*)
