NUSANTARA TERKINI — Rencana pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pegat Bukur tengah berada dalam pusaran ketidakpastian anggaran meski telah ditetapkan sebagai program prioritas.
Bupati Berau Sri Juniarsih menegaskan bahwa, kebutuhan krusial seperti pengelolaan sampah seharusnya tidak terdampak pemangkasan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sri Juniarsih menekankan bahwa keberadaan TPA Pegat Bukur sangat vital untuk mendukung operasional RSUD baru di Jalan Sultan Agung.
“Fasilitas ini menjadi syarat mutlak agar rumah sakit tersebut dapat berjalan secara bertahap,”tegasnya, Sabtu (04/04/26).
Namun, pernyataan Bupati tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di meja anggaran. Lanjutan pembangunan TPA justru belum dapat direalisasikan pada awal tahun ini lantaran usulannya dicoret oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kontradiksi Kebijakan Anggaran
Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan DPUPR Berau Decty Toge Manduli mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak signifikan pada sektor infrastruktur. Pemangkasan APBD 2026 bahkan disebut mencapai lebih dari 50 persen.
Akibat penghapusan anggaran oleh TAPD tersebut, proyek TPA yang digadang sebagai prioritas terpaksa tertunda.
“Sebagai langkah darurat, pemerintah kini harus menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga untuk penyediaan lahan pembuangan sementara,”jelasnya.
Pihak dinas memperingatkan bahwa memaksakan penggunaan lahan TPA Pegat Bukur tanpa standar sanitary landfill yang memadai justru berisiko tinggi.
“Jika tidak sesuai ketentuan, fasilitas tersebut berpotensi harus dibongkar ulang di masa depan,”katanya.
Kebutuhan Dana Rp150 Miliar
Untuk membangun TPA sesuai standar lingkungan yang ketat, dibutuhkan anggaran yang cukup besar, yakni berkisar antara Rp50 miliar hingga Rp150 miliar.
Dana tersebut diperlukan untuk infrastruktur kompleks seperti pemasangan geomembran dan akses jalan beton.
Realisasi proyek strategis ini kini sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah, khususnya dalam APBD Perubahan 2026 mendatang.
Namun, sektor air bersih masih menjadi kompetitor utama dalam perebutan skala prioritas anggaran.
“Memang ada pemangkasan di semua OPD, tapi kalau itu kebutuhan yang sangat krusial, pasti kita penuhi”, pungkas Sri Juniarsih Mas. (*/Andrikni/NT)
