NUSANTARA TERKINI – Kota Balikpapan dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi barometer kota inklusif di Kalimantan Timur. Hal ini ditegaskan oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, saat melakukan kunjungan kerja langsung ke tengah masyarakat di Kelurahan Telagasari, Balikpapan Kota, Jumat (24/4/2026) lalu.
Kunjungan diplomatik ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan tinjauan lapangan untuk memastikan implementasi Program Inklusi berjalan efektif hingga ke tingkat akar rumput.
Fokus utamanya adalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam pembangunan.
“Pembangunan inklusif bukan hanya soal kebijakan di atas kertas, tetapi bagaimana memastikan setiap individu, termasuk kelompok rentan, merasakan manfaat nyata dan memiliki akses yang sama,” ujar Rod Brazier di sela-sela dialognya dengan komunitas difabel setempat.
Kolaborasi Internasional dan Lokal
Program Inklusi yang menjadi sorotan dalam kunjungan ini dijalankan melalui kerja sama antara Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) Indonesia dengan mitra lokal, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Timur.
Kehadiran Brazier di Balikpapan bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan inklusi sosial ini diterjemahkan ke dalam aksi nyata oleh pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil.
Ia mengapresiasi keterlibatan Pemerintah Kota Balikpapan yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam membangun ekosistem yang ramah disabilitas.
“Balikpapan memiliki modal yang kuat untuk menjadi percontohan. Kami melihat perkembangan positif dari sejumlah inisiatif yang telah berjalan, meski tantangan di lapangan masih harus diatasi bersama melalui kolaborasi lintas sektor,” tambahnya.
Penguatan Nilai Kemanusiaan
Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Murni, menyambut baik sinergi yang terjalin dengan mitra internasional seperti Australia.
Baginya, dukungan ini sangat krusial dalam mempercepat perwujudan visi Balikpapan sebagai kota yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Upaya ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hidup saudara-saudara kita penyandang disabilitas, tetapi juga merupakan cara kita memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap proses pembangunan daerah,” kata Murni.
Melalui program ini, Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Australia berkomitmen untuk memastikan prinsip “leave no one behind” atau tidak meninggalkan satu orang pun di belakang benar-benar terwujud, menjadikan inklusi sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas pembangunan di Kota Beriman.(Fawdi/NT)
