NUSANTARA TERKINI – Bank Indonesia (BI) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama pemerintah daerah serta pemangku kepentingan menyelenggarakan Kaltara Sharia Festival (KaShaFa) di Tarakan pada 24-26 April 2026.
Kegiatan ini menjadi wujud sinergi lintas lembaga sebagai bentuk keseriusan dalam mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan syariah di Kaltara.
Kepala Perwakilan BI Kaltara, Hasiando G Manik mengatakan, ekonomi syariah memiliki peran strategis sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Hal ini sejalan dengan capaian Indonesia yang menempati peringkat ke-3 global dalam pengembangan ekonomi syariah berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025.
Di tingkat daerah, perkembangan ekosistem ekonomi syariah juga menunjukkan tren positif. Ini tercermin dari peningkatan jumlah UMKM tersertifikasi halal 64 persen (yoy), serta pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah 12,93 persen (yoy) pada tahun 2025.
“Capaian ini mengindikasikan semakin kuatnya fondasi ekonomi syariah di Kalimantan Utara, baik dari sisi pelaku usaha maupun akses pembiayaan,” kata Hasiando.
Mengusung tema ‘Penguatan Halal Value Chain untuk Mendukung Ekonomi Syariah di Kalimantan Utara’, KaShaFa 2026 menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari bazar UMKM halal, seminar ekonomi, investasi dan pembiayaan syariah, hingga berbagai kompetisi kreatif berbasis syariah.
Rangkaian kegiatan telah diawali melalui program Road to KaShaFa pada 1-15 Maret 2026, yang melibatkan 42 UMKM unggulan dan mencapai puncaknya pada 24-26 April 2026 di Islamic Center Tarakan dengan partisipasi 54 UMKM, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, digelar tabligh akbar oleh penceramah nasional, Ustad Das’ad Latif yang diharapkan tidak hanya memperkuat nilai-nilai keislaman, tapi juga meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat, sehingga mampu mendorong perilaku ekonomi yang lebih bijak dan sesuai prinsip syariah.
Wakil Wali Kota Tarakan, lbnu Saud Is menyampaikan, KaShaFa merupakan momentum strategis untuk memperkuat peran ekonomi syariah sebagai pilar pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
“Sebagai provinsi yang relatif muda, Kaltara memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai motor penggerak ekonomi nasional, khususnya di kawasan perbatasan,” kata Ibnu.
Terhadap hal ini, pemerintah daerah berkomitmen mendorong penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan industri halal, peningkatan literasi keuangan syariah, serta percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
Ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Agama, BPJPH, hingga BI melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. (*/Fawdi/NT)
