Penempatan 263 PPPK Optimalisasi Kukar Belum Jelas, Pemetaan Baru Dimulai Akhir November

diterbitkan: Jumat, 13 November 2026 10:56 WITA
Ketua Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto (kiri)

NUSANTARA TERKINI – Sebanyak 263 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) optimalisasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menunggu kepastian penempatan. Pemerintah daerah baru menjadwalkan pemetaan kebutuhan pegawai pada akhir November 2026, sehingga para pegawai belum mengetahui ke mana mereka akan ditempatkan.

Ketua Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, mengatakan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mulai menunjukkan perkembangan.

Namun, perkembangan tersebut belum menghasilkan keputusan mengenai penempatan 263 PPPK.

Baca juga  507 Orang Calon PPPK Tahap II Pemprov Kaltara Bakal Ikuti Seleksi CAT

“Alhamdulillah, ada progres. Akhir bulan ini mereka mulai menyiapkan bahan pemetaan,” ujarnya pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (12/11/2026).

Pemetaan yang disiapkan Bagian Organisasi itu akan mengidentifikasi kebutuhan tenaga PPPK di setiap OPD. Hasilnya menjadi dasar untuk menentukan penempatan pegawai, termasuk mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian berdasarkan domisili.

Setelah pemetaan selesai dan disahkan, proses penempatan akan dilanjutkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar. Lembaga tersebut juga akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membahas tahapan berikutnya.

Baca juga  Ketua DPRD Berau Ingatkan PPPK yang Sudah Dilantik Untuk Beri Layanan Optimal Bagi Masyarakat

“Jadi, yang memetakan kebutuhan itu Bagian Organisasi, sedangkan urusan orang-orangnya nanti ditangani BKPSDM,” jelasnya.

Desman meminta proses tersebut segera berujung pada keputusan konkret. Menurutnya, pembahasan yang terus berulang tanpa kepastian hanya akan memperpanjang penantian para PPPK optimalisasi.

“Kita harapkan tidak ada lagi forum lanjutan. Sudah harus jelas, karena jangan sampai forum terus dilakukan tetapi tidak ada hasilnya,” tegasnya.

Baca juga  Bentuk Tim Siap Siaga Penanggulangan Karhutla, Bupati Sri: Risiko di Berau Sangat Tinggi

Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian penempatan berdampak pada pegawai yang harus mengeluarkan biaya untuk menghadiri RDP di DPRD. Karena itu, hasil pemetaan dan tindak lanjutnya diharapkan tidak kembali tertunda.

“Kasihan teman-teman PPPK yang harus datang ke DPRD untuk RDP, itu juga mengeluarkan ongkos,” tutupnya.

(adv)

Bagikan:
Berita Terkait