DPRD Kukar Minta Kesejahteraan Guru Ngaji Masuk Aturan Teknis Gerakan Etam Mengaji

diterbitkan: Jumat, 13 November 2026 10:58 WITA
Ahmad Yani, Ketua DPRD Kukar dalam salah satu agenda resminya/Sumber: Humas DPRD Kukar

NUSANTARA TERKINI — Kesejahteraan guru ngaji menjadi salah satu hal yang diminta DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) untuk diperhatikan dalam pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji (Gema).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, meminta pemerintah kabupaten memasukkan dukungan bagi para pengajar dalam aturan teknis program tersebut.

Menurutnya, keberadaan guru ngaji memiliki peran langsung dalam mendukung kegiatan Gema sehingga kebutuhan mereka perlu diperhitungkan dalam kebijakan dan anggaran.

Baca juga  Idham Minta Lahan Eks Kalpataru Dikembalikan jika Belum Dibebaskan dan Diganti Rugi

“Guru ngaji juga harus diperhatikan. Mereka punya peran langsung dalam kegiatan ini, sementara kebutuhan mereka juga harus dihitung dalam kebijakan dan anggaran,” ujarnya.

Ahmad Yani menilai pelaksanaan Gema masih membutuhkan aturan yang lebih rinci meskipun program tersebut telah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah (Perda).

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Kukar segera menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan turunan yang mengatur mekanisme pelaksanaan hingga pembiayaan program.

Baca juga  Gerakan Mengaji Kukar Sudah Berpayung Perda, DPRD: 'Tapi Aturan Teknis Belum Ada'

“Dasarnya sudah ada melalui Perda. Sekarang pemerintah tinggal menerjemahkannya dalam aturan yang lebih teknis supaya program ini punya pola pelaksanaan yang jelas,” kata Ahmad Yani di Tenggarong, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, aturan teknis diperlukan agar perangkat daerah memiliki pedoman dalam menjalankan Gema, termasuk menentukan bentuk kegiatan dan kebutuhan anggarannya.

Menurutnya, program yang dilaksanakan secara rutin membutuhkan kepastian pembiayaan agar tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas.

Baca juga  Komitmen PAMA Bekali Skill Tenaga Kerja Lokal Diapresiasi Pemkab Berau

Ahmad Yani berharap penyusunan Perbup tidak kembali tertunda sehingga pelaksanaan Gema memiliki mekanisme dan dukungan anggaran yang jelas.

“Jangan sampai Gema hanya punya nama dan aturan, tetapi ketika dilaksanakan belum jelas teknis dan anggarannya. Perda sudah ada, sekarang tinggal ditindaklanjuti dengan Perbup agar programnya benar-benar jalan,” pungkasnya.

(adv)

Bagikan:
Berita Terkait