TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus melakukan berbagai upaya untuk menciptakan Berau sebagai kabupaten layak anak dan aman bagi kaum perempuan.
Salah satunya dengan menjalankan program Kelurahan/Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak (K2RPPA) yang diluncurkan pada Senin (21/7/2025).
Pada kesempatan ini, sekaligus pemberian bimbingan teknis (bimtrk) bagi relawan SAPA atau Sahabat Perempuan dan Anak dari pemerintah kampung dalam rencana aksi program anyar tersebut.
Plt. Asisten II Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau, Rusnan Hefni mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan ruang aman bagi anak dan perempuan.
“Ini sudah menjadi amanat negara yang wajib untuk dijalankan,” kata Hefni.
Ia mengatakan, saat ini kelompok usia dan gender tersebut masuk dalam kategori rawan kekerasan seksual. Tentu ini cukup mengkhawatirkan, mengingat catatan kekerasan di Berau pada pertengahan 2025 sudah mencapai 17 kasus.
“Kami ingin menihilkan angka itu,” tegas Hefni.
Menurutnya, setiap tingkatan harus terorganisir, mulai lingkaran terkecil pada komunitas keluarga di tingkat kampung/kelurahan hingga pemerintah pusat. Tentu semua pihak memiliki program yang terintegrasi.
“Mari kita tingkatkan sinergi,” ajaknya.
Selain persoalan kekerasan, angka pernikahan dini juga turut mencuri perhatian pemerintah. Dalam catatannya, terdapat 16 permohonan dispensasi nikah yang diajukan pasangan di bawah umur.
Tentu ini juga menjadi masalah ketika tidak dalam pembinaan. Jadi, langkah pembinaan sumber dayaanusia (SDM) di Berau sangat penting, termasuk dalam hal perlindungan hak.
“Ibu merupakan garda terdepan pembinaan moral anak. Sehingga, penting diberikan edukasi bagi para ibu oleh relawan SAPA di setiap kampung. Ini harus konsisten dijalankan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah berharap dapat memberikan tindakan serius kepada masyarakat di kampung dalam melindungi hak hidup perempuan dan anak.
“Ini sangat penting dilakukan, makanya kami gelar bimtek pada hari ini,” sebutnya.
Ia berpesan agar pemerintah kampung dan aparat hukum lainnya dapat menjadi motor advokasi para penyintas. Dalam hal ini kampung didorong untuk menyediakan ruang aman bagi para penyintas.
“Semoga program advokasi juga berjalan,” kata Rabiatul.
Lurah Karang Ambun, Muliana mengatakan, pihaknya sejak tahun lalu telah berkomitmen untuk menciptakan wilayah yang aman dan nyaman bagi ibu, anak, hingga kaum difabel.
“Semoga tahun ini sudah dapat terbangun semua,” pungkasnya. (*/adv)
