NUSANTARA TERKINI – Nasib memprihatinkan dialami oleh para siswa SDN 001 Biatan Ilir Kabupaten Berau. Mereka terpaksa melaksanakan proses belajar mengajar di bawah kolong rumah warga, lantaran proyek pembangunan ruang kelas baru tak kunjung terealisasi akibat sengketa batas wilayah yang berlarut larut.
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, Bidang Pembinaan SD, Dinas Pendidikan Berau, Pandu Wirakarya Dinas Pendidikan Kabupaten Berau membenarkan kondisi miris tersebut. Informasi di lapangan bahkan menyebutkan, bahwa kolong rumah tempat para siswa belajar itu terpaksa dibeli oleh Kepala Sekolah SDN 001 Biatan Ilir agar kegiatan akademik tetap bisa berjalan.
“Pembangunan fasilitas pendidikan sejatinya sangat mendesak, namun pemerintah daerah masih tersandera oleh polemik tapal batas antara wilayah Biatan Ilir dengan Kabupaten Kutai Timur . Khususnya terkait klaim berulang dari masyarakat Adat Melawai,”jelasnya.
Trauma Sengketa Disdik Tuntut Garansi Lahan
Dinas Pendidikan Berau juga mengungkapkan bahwa, pihaknya memiliki trauma masa lalu terkait proyek ini. Pada tahun 2022 dan 2023 usulan pembangunan sudah dijalankan namun selalu berujung pada pemutusan kontrak kerja di tengah jalan.
“Begitu lahan pertama diusulkan mau dibangun itu tadi bermasalah,” ungkapnya.
Saat itu, proyek terpaksa dihentikan paksa karena adanya komplain dan klaim sepihak dari pihak Adat Melawai. Penyelesaian sengketa bahkan harus turun tangan melibatkan Kejaksaan, Babinsa, pihak kecamatan hingga internal Dinas Pendidikan demi menghindari konflik yang lebih besar.
Kini secercah harapan kembali muncul, setelah anggaran pembangunan sekolah dipastikan sudah masuk dan disahkan dalam APBD Murni 2026 dengan menunjuk lokasi lahan yang baru.
Meski dananya sudah siap di depan mata pihak Dinas Pendidikan menginstruksikan agar eksekusi di lapangan ditahan terlebih dahulu.
Saat ini proyek masih dalam tahap perencanaan awal bersama konsultan. Dinas Pendidikan memberikan ultimatum kepada pihak sekolah untuk segera memfasilitasi musyawarah resmi yang mengundang Kepala Kampung dan tokoh Adat Melawai demi memastikan status lahan benar benar aman.
“Paling tidak rapat itu yuk kita sama sama lihat lokasi ini maksudnya legalitasnya aman atau tidak,” tutupnya.(*)
