NUSANTARA TERKINI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltara.
Hal ini dilakukan guna memperbaiki kebijakan dan memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Kaltara dalam penyelesaian berbagai isu strategis daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang saat menerima audiensi Kepala BPKP Perwakilan Kaltara, Sindu Senjaya Aji beserta jajaran di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor pada Senin (9/3/2026).
Pertemuan ini sekaligus menjadi agenda penyampaian Laporan Eksekutif Daerah (LED) BPKP Perwakilan Kaltara Semester II Tahun 2025, yang memuat berbagai evaluasi dan rekomendasi terkait pembangunan di Kaltara.
Di kesempatan itu, Gubernur Zainal menyampaikan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah kondisi keuangan daerah akibat penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kaltara pada tahun 2026.
Menurutnya, penurunan tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan rencana belanja serta melakukan evaluasi terhadap prioritas pembangunan daerah.
“Rencana pembangunan yang sudah disusun harus disesuaikan kembali karena adanya pemotongan TKD,” ujarnya.
Ia mencontohkan, kondisi tersebut berdampak pada lambannya peningkatan dan perbaikan jalan poros yang menghubungkan Tanjung Selor – Tanjung Palas Timur, termasuk akses menuju Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning – Mangkupadi.
Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur Zainal berencana melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut agar turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Saya ingin mengundang perusahaan-perusahaan di kawasan itu untuk berpartisipasi membantu pembangunan jalan melalui CSR. Saya melihat di Berau hanya beberapa perusahaan diminta CSR dan berhasil menyelesaikan jembatan,” tuturnya.
Pastinya, keterlibatan semua pihak sangat penting agar pembangunan daerah tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Untuk itu, seluruh pemangku kebijakan diajak untuk terus memperkuat pengawasan serta kolaborasi dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan di Kaltara. (**)
