NUSANTARA TERKINI – Di tengah upaya keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melakukan pengetatan anggaran akibat tekanan fiskal, langkah kontradiktif justru ditunjukkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau.
Bidang Keuangan dan Umum pada dinas tersebut diduga mengalokasikan anggaran fantastis senilai Rp400 juta hanya untuk renovasi ruang kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini memicu sorotan tajam karena dinilai terang-terangan mengabaikan instruksi Bupati Berau, Sri Juniarsih.
Sebagaimana diketahui, Bupati telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 030/194/BPKAD-B/2025 yang mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi dan memfokuskan anggaran pada kegiatan prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Namun, mengintip data dari Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), DPUPR Berau justru mengusulkan rehab ruang kerja dinas yang bersumber dari APBD 2026 dengan nilai yang cukup besar di saat daerah sedang diminta berhemat.
Edaran Bupati Seolah Jadi “Kertas Kosong”
Instruksi orang nomor satu di Berau agar anggaran difokuskan pada pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat nampaknya belum sepenuhnya diamini oleh jajaran di bawahnya. Alokasi dana Rp400 juta untuk kenyamanan ruang kerja internal ini dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi ekonomi daerah.
“Efisiensi seharusnya menjadi langkah konkret, bukan sekadar imbauan di atas kertas. Sangat disayangkan jika masih ada OPD yang mendahulukan kenyamanan internal di saat anggaran prioritas untuk rakyat sedang diperketat,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Kepala Dinas Bungkam
Upaya konfirmasi telah dilakukan untuk menanyakan urgensi dari renovasi tersebut di tengah kebijakan pengetatan fiskal. Media ini sempat menghubungi Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, melalui pesan singkat WhatsApp pada Selasa (28/4/2026) sore pukul 15.25 Wita.
Namun, hingga berita ini naik cetak pada pukul 19.39 Wita, belum ada tanggapan resmi maupun klarifikasi yang diberikan oleh pucuk pimpinan dinas teknis tersebut. Bungkamnya pihak dinas semakin memperkuat spekulasi mengenai lemahnya pengawasan terhadap implementasi semangat efisiensi yang didengungkan Bupati Berau.
Masyarakat kini menunggu ketegasan dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Bupati Berau untuk mengevaluasi kembali usulan-usulan anggaran yang dinilai tidak mendesak dan cenderung menghamburkan uang negara di tengah situasi sulit. (Hendra/NT)
