NUSANTARA TERKINI – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Berau menyatakan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ecara nasional.
Untuk di Kabupaten Berau, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 itu dijadwalkan mulai 23 Juni hingga Agustus 2026. Agenda nasional itu dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis di ruang RPJPD Bapelitbang Berau pada Selasa (23/6/2026).
Wabup Gamalis mengingatkan agar pelaksanaan sensus ekonomi ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Menurutnya, ini harus menjadi atensi karena akurasi data hasil sensus ini sangat krusial.
“Ini kompas pembangunan bagi pemerintah daerah, supaya setiap program pembangunan memiliki nilai guna tinggi dan tepat sasaran,” ujar Wabup Gamalis.
Artinya, data ini harus akurat karena keberadaannya akan dijadikan fondasi utama bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.
“Jadi harus benar-benar akurat, agar kerja kebijakan kita tak serampangan,” tegas Wabup Gamalis.
Sensus ekonomi ini dinilai sangat strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur ketahanan ekonomi dan sosial, khususnya di Bumi Batiwakkal— nama lain dari Berau. Ini karena kondisi hari ini tentunya sudah mengalami perkembangan yang signifikan dibanding kondisi 10 tahun lalu.
“Data ini nantinya akan digunakan seluruh pemangku kepentingan untuk merancang stimulus bagi industri kecil, menengah, besar, hingga sektor andalan daerah seperti pariwisata yang akan menjadi tulang punggung ekonomi daerah ke depan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Berau, Yudi Wahyudin mengimbau kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat yang ada di Berau agar bisa menerima petugas sensus resmi dari BPS saat menjalankan tugasnya di lapangan.
Ia pun memberikan garansi jaminan keamanan terhadap seluruh data pribadi maupun rahasia perusahaan para responden.
“Kami jamin data ini tidak akan bocor ke publik. Data ini murni digunakan untuk mendapatkan data yang objektif,” tegasnya.
Untuk diketahui, sensus ekonomi yang dilakukan ini berfungsi sebagai pemetaan komprehensif dalam menyusun strategi perumusan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. (*/adv)
