NUSANTARA TERKINI – Kabar gembira menghampiri masyarakat pinggiran hutan di Kabupaten Berau. Sebanyak 77 desa di Bumi Batiwakkal dipastikan menerima kucuran dana karbon dari Bank Dunia sebagai insentif atas keberhasilan mereka menjaga kelestarian hutan.
Tidak tanggung-tanggung, setiap desa akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp349 juta per tahun.
Realisasi dana karbon ini merupakan bagian dari program percepatan perhutanan sosial yang tengah digenjot oleh Pemerintah Kabupaten Berau.
Tujuannya jelas: memastikan bahwa kelestarian ekosistem hutan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan bahwa fase ini sangat krusial bagi keberlangsungan hidup warga yang bermukim di sekitar kawasan hutan.
Menurutnya, paradigma menjaga hutan secara pasif harus diubah menjadi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Pendekatannya bisa dengan menjadikan hutan sebagai aset ekonomi tanpa mengorbankan kelestariannya. Dana ini harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Sri Juniarsih dalam rapat Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial 2026.
Tantangan Administratif dan Kolaborasi
Meski mendapatkan dukungan finansial yang signifikan, pengelolaan hutan di Berau bukan tanpa tantangan. Mengingat 68 persen daratan Berau merupakan kawasan hutan yang secara administratif berada di bawah kendali pemerintah pusat dan provinsi, potensi tumpang tindih kebijakan sering kali menjadi ganjalan di lapangan.
Pemerintah daerah kini tengah membedah isu-isu krusial, termasuk memperkuat pendampingan bagi masyarakat lokal dan meningkatkan kapasitas kelompok pengelola hutan. Bupati menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar dana sebesar Rp349 juta per desa tersebut tidak menguap tanpa hasil nyata.
“Edukasi ke masyarakat menjadi kunci utama. Tanpa pemahaman yang kuat, program ini dikhawatirkan hanya akan berbasis proyek tanpa dampak jangka panjang bagi warga,” terangnya.
Rencana Induk Lima Tahunan
Saat ini, Pemkab Berau sedang menyusun rencana induk lima tahunan yang akan menjadi momentum penting bagi pembangunan sektor kehutanan daerah. Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi rencana di atas kertas, melainkan panduan operasional yang mampu menjawab persoalan riil di lapangan.
Dengan adanya kucuran dana karbon ini, pemerintah ingin membuktikan bahwa menjaga paru-paru dunia bisa menjadi mesin ekonomi baru yang mengubah nasib warga desa secara signifikan.(*Ika/NT)
