TANJUNG SELOR – Koordinator Bidang (Kemenko) Politik dan Keamanan (Polkam) RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Tata Ruang Pertahanan Nasional di Surabaya pada Rabu (12/11/2025).
Acara strategis ini diadakan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penataan ruang yang berorientasi pada pertahanan nasional.
Berbagai isu strategis terkait sinkronisasi tata ruang pertahanan nasional, termasuk pembaruan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta mekanisme pengawasan pemanfaatan ruang dibahas agar selaras dengan arah kebijakan pertahanan negara.
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam RI, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono dalam sambutannya menegaskan pentingnya integrasi tata ruang bagi pertahanan dalam perencanaan tata ruang nasional dan daerah sebagai langkah strategis untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan bangsa.
“Ekonomi nasional adalah fondasi kemandirian bangsa, sedangkan pertahanan negara merupakan perisai yang menjaga keberlanjutan pembangunan. Tanpa pertahanan yang kuat, ekonomi tidak memiliki ruang aman untuk tumbuh,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tata ruang bukan sekadar urusan teknis pembangunan, melainkan menjadi bagian integral dari instrumen strategis bagi pertahanan dan kedaulatan nasional.
“Setiap kebijakan tata ruang memiliki dimensi strategis bagi pertahanan negara. Oleh karena itu, integritas tata ruang pertahanan menjadi suatu keharusan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltata), Ingkong Ala memaparkan sejumlah isu krusial terkait sejumlah proyek di Kaltara, salah satunya terkait pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang berlokasi di Tanjung Palas Timur, Bulungan.
Ia mengungkapkan bahwa proyek tersebut menghadapi beragam permasalahan dan hingga kini belum mencapai penyelesaian yang menyeluruh.
“Yang terpenting adalah kita duduk bersama dan melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan. Kita juga harus memahami dan menghormati kebijakan lokal, terutama hak-hak masyarakat,” tuturnya.
Wagub Ingkong juga mengungkapkan, selama dua periode menjabat sebagai Wakil Bupati Bulungan, ia sering menghadapi tantangan yang berkaitan dengan tata ruang bersama pemerintah dan masyarakat.
“Banyak pihak yang merasa dirugikan atau dikorbankan, terutama masyarakat lokal,” ungkapnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut kerap menemui kendala, seperti dalam pengembangan konektivitas jalan dan jembatan yang bersinggungan dengan regulasi perizinan yang kompleks.
“Tantangan administratif ini menjadi hambatan signifikan dalam percepatan pembangunan daerah,” imbuhnya.
Wagun Ingkong menilai bahwa sinkronisasi tata ruang pertahanan akan membantu daerah mengelola sumber daya wilayah secara efektif, tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional.
“Tata ruang bukan sekadar pembagian lahan, melainkan bagaimana ruang hidup masyarakat dikelola untuk mendukung ketahanan ekonomi dan sistem pertahanan nasional,” pungkasnya. (**)
