NUSANTARA TERKINI – Sejumlah kepala daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) kompak melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Dalam hal ini, kepala daerah di Kaltim menegaakan tidak akan tinggal diam. Hak fiskal daerah harus diperjuangkan bersama agar tidak mengganggu pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Komitmen ini mengemuka dalam rapat koordinasi (rakor) pengelolaan keuangan daerah yang dipimpin Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud didampingi Wakil Gubernur Seno Aji, di Ruang Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (3/8/2026).
Bupati Kutai Barat (Kubar), Frederick Edwin hadir bersama Sekretaris Kabupaten Erik Victory mengikuti pertemuan yang dihadiri bupati dan wali kota se-Kaltim tersebut.
Rakor tersebut membahas dampak berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat terhadap kondisi keuangan daerah.
Gubernur mengatakan, pemangkasan TKD membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit. Dampaknya, postur APBD tertekan dan persentase belanja pegawai ikut meningkat.
Di sisi lain, persoalan dana kurang salur yang hingga kini belum dibayarkan pemerintah pusat juga menjadi keluhan hampir seluruh daerah.
Karena itu, Rudy Mas’ud mengajak seluruh kepala daerah bersatu memperjuangkan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan dan Presiden Prabowo.
“Provinsi dan kabupaten/kota adalah satu tubuh. Tidak mungkin dipisahkan,” tegasnya.
Artinya, perjuangan di sini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Seluruh pemerintah daerah harus menyuarakan aspirasi secara kolektif agar pemerintah pusat segera memberikan solusi.
Dalam waktu dekat, ia berencana membawa seluruh bupati dan wali kota dari Kaltim bertemu pemerintah pusat.
Fokus pembahasan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta penyelesaian dana kurang salur yang mana di Kaltim nilainnya mencapai triliunan rupiah.
“Kita akan datang baik-baik untuk meminta solusi terkait dana kurang salur dan TKD,” ujarnya.
Gubernur berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada daerah penghasil migas dan batu bara seperti Kaltim melalui kebijakan TKD yang lebih proporsional serta percepatan pembayaran dana kurang salur.
Menurutnya, penguatan kapasitas fiskal daerah akan berbanding lurus dengan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan perjuangan ini agar APBD semakin kuat sehingga pembangunan di Kaltim berjalan lebih maksimal,” tegasnya. (Adv/Diskominfo Kubar)
