Lebih dari 10 OPD Dapat Catatan, DPRD Berau Sampaikan Lewat Rekomendasi LKPj Bupati

diterbitkan: Jumat, 16 Mei 2025 02:41 WITA
Suasana Rapat Paripurna DPRD Berau dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati tahun anggaran 2024

BERAU – DPRD Berau telah merampungkan penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau untuk tahun anggaran 2024. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menyebut ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau yang mendapatkan catatan ‘spesial’ dari DPRD Berau.

Baca juga  Komisi I DPRD Berau Minta Pemerintah Beri Perlindungan Maksimal untuk Korban Tindak Asusila

Subroto mengungkapkan, setidaknya ada 11 OPD yang masuk dalam catatan pihaknya, Di antaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, RSUD Abdul Rivai, Dinas Kesehatan, DPUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DPMK, Disbudpar, Dinas Perikanan, dan Bapelitbang.

“Rekomendasi macam-macam, mulai dari program, sasaran program sampai serapan anggaran. Kami harap catatan kami bisa menjadi evaluasi, supaya ke depan kinerja instansi tersebut bisa lebih optimal,” terang Subroto.

Baca juga  DPRD Berau Minta Dinkes Lebih Proaktif dalam Mengawasi Layanan di Fasilitas Kesehatan

Dia menekankan, rekomendasi atau catatan yang diberikan pihaknya bukan sebagai alat untuk saling tuding kesalahan. Melainkan menjadi upaya pembenahan, agar ke depan layanan yang diberikan ke masyarakat bisa lebih baik.

Menurutnya, sebagai penyelenggara negara, pihak yang harus diutamakan adalah masyarakat. Sehingga program yang dicanangkan pun harus sebisa mungkin memberikan dampak bagi masyarakat.

“Akan lebih baik kalau dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Terutama program yang menyentuh mereka secara langsung,” tambahnya.

Baca juga  Rencanan Pengadaan APAR di Sarana Umum, DPRD Berau Sampaikan Dukungan Maksimal

Merespons rekomendasi yang sudah disampaikan DPRD, Bupati Berau Sri Juniarsih akan serius dan bersunguh-sungguh dalam mengevaluasi secara menyeluruh kinerja di setiap OPD sebagai bentuk menyelenggarakan tata kelola pemerintah dan pembangunan yang baik di segala bidang dan sektor.

“Semua koreksi, kritik dan saran yang membangun dari jajaran legislatif merupakan modal yang sangat berharga bagi kami. Kami akan segera perbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada,” tutupnya. (adv)

Bagikan:
Berita Terkait