BANTEN – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) usulkan perluasan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi pekerja pers pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 JMSI dan Hari Pers Nasional (HPN).
Usulan itu pun mendapat respons positif dari Dewan Pers. Skema perlindungan yang diusulkan JMSI itu tidak hanya mencakup wartawan, tapi juga pemilik serta pengelola media.
Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa mengatakan ini dalam Seminar Nasional bertema Peran Pers Menopang Indonesia Emas Berbasis Penghormatan terhadap HAM di Serang, Banten, Ahad (8/2/2025).
Dalam kegiatan yang dihadiri Wakil Menteri HAM, Mugiyanto itu, Teguh menyampaikan bahwa gagasan perluasan perlindungan HAM bagi pekerja pers merupakan hasil pembahasan mendalam dalam Rakornas JMSI sehari sebelumnya.
“Isu keamanan dan perlindungan insan pers menjadi fokus utama, mengingat selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada wartawan di lapangan, sementara pemilik dan pengelola media terutama di daerah juga menghadapi risiko dan ancaman yang signifikan,” kata Teguh.
Ia menegaskan bahwa pendekatan perlindungan HAM harus diperluas untuk menjamin kebebasan pers sekaligus keberlangsungan media.
“Dengan jaminan HAM yang ditegakkan bagi seluruh pekerja pers, fondasi Indonesia yang kuat dan berkeadilan dinilai akan semakin terbentuk,” jelas Teguh
Deklarasi Dewan Pers ini juga dianggap sejalan dengan agenda nasional penghormatan HAM, terlebih setelah Indonesia dipercaya memegang posisi Presiden Komisi HAM dunia.
Teguh menekankan momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen perlindungan insan pers agar dapat bekerja secara aman, independen, dan bermartabat.
Sementara itu, Wakil Menteri HAM, Mugiyanto menyampaikan di monen HUT ke-6 JMSI, media tidak hanya memberikan informasi kepada publik, tapi menjadi bagian dari upaya menjalankan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi
“Pada hari ini, tanggal 8 Februari 2026, saya berharap JMSI semakin besar dan tidak hanya menjadi jaringan perusahaan media yang sekadar memberikan informasi kepada publik, tapi menjadi bagian dari upaya menjalankan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” ucap Mugiyanto. (**)
