NUSANTARA TERKINI – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengambil langkah responsif guna mengakhiri polemik terkait proyek renovasi Rumah Jabatan (Rumjab) yang menelan anggaran Rp25 miliar.
Sebagai bentuk jawaban atas kritik publik, Rudy menyatakan komitmennya untuk menanggung secara pribadi sejumlah fasilitas mewah yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan.
Langkah ini diambil setelah fasilitas seperti kursi pijat dan akuarium air laut di kediaman dinas tersebut menjadi sorotan tajam masyarakat.
Melalui pernyataan resmi di akun media sosial pribadi dan kanal resmi Pemprov Kaltim, Minggu (26/4/2026), Rudy menegaskan keinginannya untuk memisahkan kebutuhan fasilitas pribadi dengan beban anggaran negara.
Menunggu Kejelasan Mekanisme Teknis
Meski niat Gubernur untuk merogoh kocek pribadi sudah bulat, realisasinya kini masih menunggu kajian teknis. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kaltim, Astri Intan Nirwany, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengoordinasikan mekanisme penggantian tersebut agar tidak menabrak aturan pengelolaan keuangan daerah.
“Beliau memang menyampaikan ada beberapa item yang akan diganti secara pribadi. Namun, karena seluruh pengadaan sudah dilakukan pada tahun anggaran 2025, mekanismenya perlu dikoordinasikan secara matang agar tetap sesuai koridor aturan,” ujar Astri, Senin (27/4/2026).
Koordinasi intensif akan melibatkan Inspektorat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), serta BPKAD. Hal ini krusial mengingat setiap perubahan dalam aset negara yang sudah terlanjur diadakan memerlukan prosedur administrasi yang jelas dan terukur agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Klarifikasi Angka Pengadaan
Selain membahas mekanisme dana pribadi, Pemprov Kaltim juga tengah melakukan penelusuran ulang terhadap simpang siur data yang beredar di masyarakat. Salah satunya mengenai kabar harga kursi pijat yang disebut-sebut mencapai Rp125 juta.
“Soal angka itu, kami juga masih cek kembali. Setahu kami nilainya tidak sebesar itu. Verifikasi data resmi sangat penting agar informasi yang sampai ke publik tetap akurat,” tambah Astri.
Langkah Gubernur Rudy Mas’ud yang memilih menanggung biaya fasilitas mewah secara mandiri ini dipandang sebagai upaya untuk mengedepankan prinsip transparansi dan menjaga kepercayaan publik.
Fokus pemerintah kini adalah memastikan inisiatif tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pengadaan pemerintah sebelum keputusan final dijalankan.(Fatur/NT)
