Strategi Bupati Berau Kawal 4.035 Usulan Musrenbang di Tengah Keterbatasan Fiskal 2026

diterbitkan: Selasa, 7 April 2026 09:14 WITA
Bupati Berau saat memberikan apresiasi kepada OPD dengan realisasi anggaran terbaik 2025 disela-sela musrenbang tingkat Kabupaten 2026. (Foto: Andrikni/NT)

NUSANTARA TERKINI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menaruh perhatian serius pada ketepatan sasaran pembangunan di tengah tantangan efisiensi anggaran.

Hal ini ditegaskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Ruang Pertemuan Bapelitbang Berau, Selasa (7/4/26).

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengungkapkan bahwa keterbatasan fiskal daerah menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam menyaring aspirasi.

Saat ini, tercatat sebanyak 4.035 usulan masyarakat dari 100 kampung dan 10 kelurahan telah masuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.

Baca juga  Asik Bermain di Pantai Biduk-biduk, Bocah 9 Tahun Tak Sadarkan Diri Dihantam Kayu Gelondongan

“Kondisi efisiensi anggaran menuntut kita lebih cermat menentukan skala prioritas. Program kerja bukan sekadar menghabiskan anggaran, tetapi harus benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat,” tegas Sri Juniarsih.

Saring Aspirasi dan Pokir Dewan

Besarnya volume usulan yang masuk menjadi tantangan tersendiri bagi 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituju. Selain ribuan usulan warga, Musrenbang kali ini juga mengawal 1.156 pokok-pokok pikiran (pokir) dari 30 anggota DPRD Berau.

Bupati mengingatkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun manajerial, mengharuskan adanya sinkronisasi yang kuat.

Baca juga  Rakernas PSHT, Bahas Organisasi Modern Hingga Target Medali Emas

Setiap program yang lolos verifikasi nantinya harus mampu berkontribusi langsung pada target pembangunan daerah dan nasional.

Sektor pariwisata tetap diposisikan sebagai prioritas strategis untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Pengembangan destinasi unggulan dipastikan tetap mendapat porsi perhatian guna menjaga kemandirian ekonomi masyarakat Berau di masa depan.

Sinkronisasi dengan Program Nasional

RKPD 2027 memiliki posisi krusial sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Oleh karena itu, arah kebijakan daerah diselaraskan dengan 17 program prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Baca juga  Libur Lebaran untuk Anak Sekolah Dimajukan jadi 21 Maret

Keselarasan ini juga mencakup integrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, seperti program Jospol dan Gratispol.

Sinergi lintas level pemerintahan ini diharapkan menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial yang berkeadilan di seluruh wilayah Berau.

Melalui forum ini, Pemkab Berau berkomitmen memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata.

Fokus utama diarahkan pada transformasi digital layanan publik serta pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar-kecamatan.(*/Andrikni/NT)

Bagikan:
Berita Terkait