NUSANTARA TERKINI – Polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 8,5 miliar terus bergulir panas di tengah masyarakat. Sorotan tajam tidak hanya soal harga fantastis namun juga simpang siur informasi antar pejabat teras provinsi mengenai fungsi kendaraan tersebut.
Isu ini menjadi viral lantaran dianggap menabrak instruksi efisiensi anggaran yang sedang digaungkan pemerintah pusat. Publik mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan mewah di saat negara sedang mengetatkan ikat pinggang.
Warganet menilai langkah Pemprov Kaltim tidak sejalan dengan semangat penghematan yang diminta presiden.
Masyarakat menyayangkan besarnya dana yang digelontorkan hanya untuk satu unit kendaraan operasional. Mereka membandingkan kebijakan ini dengan kondisi ekonomi sulit yang mengharuskan efisiensi di berbagai sektor pemerintahan.
Banyak pihak menilai anggaran sebesar itu lebih bijak dialokasikan untuk perbaikan jalan rusak yang mendesak. Sensitivitas para pemangku kebijakan dipertanyakan di tengah situasi prihatin seperti sekarang.
Menanggapi kegaduhan tersebut Gubernur Rudy Mas’ud memberikan klarifikasi mengejutkan mengenai keberadaan mobil itu. Ia membantah menggunakan fasilitas mewah tersebut untuk kegiatan sehari-hari di Kalimantan Timur.
Politisi Golkar ini menegaskan bahwa dirinya justru menggunakan aset pribadi saat bertugas di daerah.
“Di Kaltim saya masih memakai mobil pribadi. Kendaraan dinas yang tersedia saat ini posisinya di Jakarta,” ujarnya Senin (23/2/26) lalu melansir laporan Selasar.co.
Rudy beralasan unit tersebut ditempatkan di ibu kota karena status Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara. Menurutnya fasilitas representatif mutlak diperlukan untuk menjaga wibawa saat menerima tamu penting.
Ia menekankan bahwa penampilan kepala daerah mencerminkan wajah provinsi di mata nasional dan internasional.
“Ini menyangkut kehormatan daerah. Tidak mungkin kepala daerah menggunakan kendaraan yang tidak memadai,” katanya.
Keterangan gubernur tersebut terdengar tidak sinkron dengan penjelasan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni beberapa hari sebelumnya. Sri justru menyebut pengadaan mobil itu didasari kebutuhan teknis menembus medan ekstrem di pedalaman Kaltim.
Ia mencontohkan sulitnya akses menuju wilayah seperti Sotek dan Bongan yang membutuhkan kendaraan spesifikasi khusus.
“Gubernur itu kalau meninjau lokasi, ingin benar-benar sampai ke titik tujuan,” ujar Sri Wahyuni Jumat (20/2/26).
Sri Wahyuni bersikeras bahwa mobil tersebut harus tangguh untuk off-road sekaligus layak untuk acara resmi. “Artinya ada kendaraan yang bisa ke medan berat, tetapi juga tetap representatif untuk kegiatan resmi,” tambah Sri.
Kebingungan publik bertambah ketika Sekda mengonfirmasi bahwa unit tersebut sebenarnya sudah dipakai bekerja. “Sudah operasional setahu saya,” ungkap Sri.
Di tengah silang pendapat tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mencoba menengahi dari sisi regulasi. Ia memastikan bahwa pengadaan barang tersebut telah melalui mekanisme yang sah dan transparan.
Hasanuddin meminta masyarakat tidak mencurigai adanya permainan karena semua tercatat dalam sistem elektronik. “Semua proses sudah melalui e-katalog,” tutur Hasanuddin Mas’ud.
Menutup polemik yang berkepanjangan ini gubernur meminta pengertian dan dukungan moral dari warganya. Ia berharap isu ini tidak menghambat kinerjanya dalam memimpin pemerintahan.
Rudy mengajak masyarakat untuk mendoakan agar ia tetap amanah dalam menjalankan tugas.
“Saya mohon doa dan dukungan masyarakat,” pungkas Rudy Mas’ud.
