NUSANTARA TERKINI — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapatkan angin segar bagi sektor pendidikan.
Proyek prestisius pembangunan sekolah rakyat dengan estimasi nilai mencapai Rp250 miliar dipastikan akan didanai sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).
Kepastian ini menguat setelah tim teknis Kementerian PU meninjau langsung lokasi yang disiapkan di Sangatta, Senin (6/4/26).
Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut cepat atas usulan Bupati Kutim yang sebelumnya telah menjalin komunikasi intensif dengan menteri terkait.
Efisiensi Anggaran Daerah
Skema pembangunan ini dinilai sangat menguntungkan bagi postur APBD Kutai Timur. Pasalnya, pemerintah daerah hanya berkewajiban menyediakan lahan dan infrastruktur pendukung, sementara seluruh biaya konstruksi fisik ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ini sangat menguntungkan. Daerah hanya menyiapkan lahan dan fasilitas pendukung, sementara pembangunan ditanggung pusat,” ungkap pihak pemerintah daerah dalam peninjauan tersebut.
Lahan seluas 8 hektare telah disiapkan untuk proyek ini. Menariknya, lahan tersebut merupakan kawasan yang sebelumnya direncanakan untuk Korpri, namun kini dialihkan fungsinya demi kepentingan pendidikan masyarakat luas, terutama bagi warga kurang mampu dan mereka yang berada di wilayah pedalaman.
Syarat Kesiapan Lahan
Meski biaya pembangunan ditanggung pusat, Kementerian PU memberikan catatan tegas yang harus segera dipenuhi oleh Pemkab Kutim sebelum pengerjaan dimulai.
Kesiapan infrastruktur dasar menjadi kunci utama agar anggaran ratusan miliar tersebut dapat segera dikucurkan.
Pemerintah daerah diminta memastikan aspek pematangan lahan (land clearing), ketersediaan jaringan listrik, akses air bersih, hingga akses jalan masuk menuju lokasi.
“Yang paling ditekankan adalah pematangan lahan. Jadi saat kementerian mulai pembangunan, lahannya sudah benar-benar siap,” tambahnya.
Solusi Pendidikan Pedalaman
Pembangunan sekolah rakyat ini diproyeksikan memiliki standar fasilitas yang mumpuni, serupa dengan proyek di Samarinda yang menelan anggaran Rp250 miliar.
Kehadiran sekolah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi pemerataan akses pendidikan di Kutai Timur, sehingga anak-anak dari wilayah pelosok tetap bisa mengenyam pendidikan berkualitas dengan fasilitas yang dibiayai negara.(*/Rusdiono/NT)
