NUSANTARA TERKINI — Pelayanan kesehatan di RSUD dr Abdul Rivai tengah menjadi sorotan tajam setelah terungkapnya krisis stok obat dan tumpukan utang yang mencapai angka miliaran rupiah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait LKPj Bupati Berau TA 2025, Komisi I DPRD Berau secara terbuka mendesak adanya evaluasi total terhadap jajaran manajemen rumah sakit.
Kondisi ini dinilai sudah pada tahap mengkhawatirkan karena menyangkut keselamatan pasien. Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Waris, bahkan menyebut carut-marut pengelolaan rumah sakit plat merah tersebut sebagai bentuk kegagalan manajerial yang nyata.
“Stok obat itu wajib selalu tersedia, karena ini menyangkut nyawa manusia. Tapi kenyataannya sempat habis. Dulu kita tidak pernah sampai kekurangan obat, utang sampai Rp10 miliar. Kalau saya jadi direktur, saya akan mundur sebagai bentuk tanggung jawab,” tegas Waris dalam rapat tersebut beberapa waktu lalu.
Utang Menggunung dan Hak Dokter Terabaikan
Persoalan RSUD dr Abdul Rivai tidak hanya berhenti pada kosongnya apotek rumah sakit. Terungkap pula bahwa rumah sakit memiliki beban utang pengadaan obat yang menembus angka Rp10 miliar.
Meski pihak rumah sakit mengklaim telah mencicil sekitar Rp5,5 miliar, sisa utang tersebut tetap menghambat kelancaran pasokan obat dari penyedia.
Krisis finansial ini juga berdampak pada kesejahteraan tenaga medis. Sejumlah laporan menyebutkan adanya keterlambatan pembayaran gaji dokter, yang semakin memperburuk moral kerja di lingkungan rumah sakit tersebut.
“Harus ada yang bertanggung jawab. Ini sebenarnya kegagalan kita bersama, namun manajemen yang paling utama. Kita harus berani merekomendasikan perubahan manajemen demi memperbaiki layanan,” tambah Waris.
Penurunan Tipe BPJS Jadi Pemicu Krisis
Pihak manajemen melalui Kabag TU RSUD dr Abdul Rivai, Sarengat, memberikan klarifikasi terkait penyebab “goyangnya” keuangan rumah sakit.
Ia menjelaskan bahwa pendapatan menurun drastis akibat penurunan tipe pembayaran BPJS dari tipe C ke tipe D, yang baru kembali normal pada April ini.
Selain itu, keterbatasan ruang fiskal juga dipicu oleh pembiayaan pembangunan Gedung Walet yang menyerap anggaran cukup besar.
Hal inilah yang membuat arus kas rumah sakit tersendat untuk melunasi kewajiban kepada penyedia obat.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menegaskan pihaknya akan mendalami seluruh laporan keuangan ini untuk dijadikan bahan rekomendasi kepada Bupati Berau.
“Kami ingin tahu kenapa ada keluhan obat kosong sementara realisasi anggaran tidak maksimal. Ini harus menjadi evaluasi serius,” pungkas Elita. (*/Andrikni/NT)
