NUSANTARA TERKINI – Persoalan beban utang yang melilit BLUD RSUD dr Abdul Rivai memicu pertanyaan besar mengenai pertanggungjawaban manajemen.
Meski pengawasan terus dilakukan pihak Dewan Pengawas (Dewas) menegaskan bahwa mereka memiliki keterbatasan kewenangan dalam menentukan nasib jabatan pimpinan rumah sakit tersebut.
Anggota Dewas RSUD dr Abdul Rivai Lamlay Sarie menjelaskan bahwa sebagai instansi berstatus Badan Layanan Umum Daerah rumah sakit memiliki otonomi khusus.
Hal ini membuat pihaknya hanya bisa memberikan catatan serta rekomendasi strategis tanpa bisa melakukan intervensi langsung ke ranah operasional maupun kebijakan personel.
“Apalagi kalau soal kinerja pimpinan itu yang bisa mengambil keputusan kepala daerah,” ujar Lamlay Sabtu (18/4/26).
Pernyataan ini sekaligus mempertegas bahwa evaluasi pimpinan berada sepenuhnya di tangan Bupati Berau.
Dewas memposisikan diri sebagai pihak yang rutin memberikan fungsi pembinaan baik melalui pertemuan formal maupun surat tertulis terkait kondisi kesehatan keuangan rumah sakit.
Menurut Lamlay kewenangan untuk mengeksekusi langkah perbaikan teknis tetap menjadi tanggung jawab penuh manajemen.
Dewas sejauh ini telah menjalankan tugas pengawasan termasuk menyoroti poin krusial mengenai munculnya utang di tengah adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa.
“Pengawas itu menyampaikan dan mengingatkan,” tegas Lamlay.
Indikator Evaluasi Pengelolaan Keuangan
Kondisi keuangan rumah sakit yang kini menanggung utang sebesar Rp36,8 miliar dinilai memerlukan perhatian serius.
Munculnya beban finansial tersebut menjadi indikator diperlukannya evaluasi mendalam terhadap pola pengelolaan yang diterapkan manajemen selama ini.
Selain faktor internal Lamlay juga menyinggung adanya tekanan eksternal yang memengaruhi stabilitas keuangan.
Tren penurunan klaim BPJS serta beban operasional rutin yang tetap harus terpenuhi menjadi tantangan besar bagi rumah sakit milik daerah tersebut.
Dewas berharap manajemen segera melakukan langkah pembenahan menyeluruh agar pelayanan medis kepada masyarakat tetap optimal.
Harapannya agar kondisi keuangan kembali sehat sehingga pelayanan kepada masyarakat Berau tidak mengalami hambatan di masa mendatang.
“Untuk pelaksanaan itu ada di manajemen,” pungkasnya.(*)
